IndoPetroNews

Headlines News :
SKKMigas

Translate by Google

Beyond Communication


ACT


PetroInfo

PetroComodity

Menteri Jonan Minta Inpex Percepat Pengembangan Blok Masela

www.indopetronews.com, -- Pada hari ketiga kunjungan ke Tokyo, Selasa (16/5/2017), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan kembali melanjutkan pertemuan dengan kalangan investor besar Jepang.

Agenda pertama breakfast meeting dengan CEO & President Inpex Corp. Toshiaki Kitamura.

Dilanjutkan bertandang ke head office Japan Bank for International Cooperation (JBIC), untuk berdiskusi dengan CEO Tadashi Maeda.

Selanjutnya Menteri Jonan mengunjungi kantor pusat Itochu Corp, disambut Vice Chairman Yoichi Kobayashi.

Rangkaian agenda hari terakhir ditutup lunch meeting dengan mantan Perdana Menteri Jepang Yosua Fukuda.

Dalam pembicaraan dengan Inpex, Jonan kembali menegaskan agar proses pengembangan Lapangan Abadi atau Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, bisa dipercepat. Sebab proses perencanaan dan pembahasan sudah cukup panjang.

Jonan meminta agar Inpex segera melakukan pembahasan dengan SKK Migas guna memulai proses Pre Front End Engineering Design (FEED).

Pembahasan sudah harus masuk ke tahapan teknis, termasuk sejumlah topik seperti pelaksanaan Pre FEED, kapasitas produksi, serta lokasi on shore.

Terkait lokasi, Menteri ESDM menyampaikan ada tiga opsi lokasi. "Pemerintah tidak punya preferensi khusus terkait lokasi," ucap Menteri Jonan.

Kedua pihak sepakat lokasi akan ditetapkan setelah Pre FEED tuntas, sebelum masuk tahapan FEED.

CEO & President Inpex Toshiaki Kitamura menyatakan kesiapan perusahaannya untuk segera memulai tahap Pre FEED.

Untuk itu Inpex setuju segera melaksanakan workshop bersama SKK Migas, guna membahas poin-poin strategis untuk memulai pre FEED.

Wakil Kepala SKK Migas MI Zikrullah yang hadir dalam pertemuan, menyatakan pihaknya siap untuk segera memulai workshop bersama Inpex dalam waktu dekat.

Di samping soal Blok Masela, kedua pihak juga mendiskusikan Blok Mahakam. Di blok ini Inpex berpartisipasi sebagai investor bersama Total.

Secara umum kunjungan tiga hari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan ke Tokyo mendapat sambutan hangat pemerintah dan kalangan investor.

"Kita berinisiatif untuk jemput bola. Banyak masukan yang kita dapat, dan mereka juga paham kebijakan kita, khususnya terkait pengembangan subsektor ketenagalistrikan dan migas," jelas Jonan.

Yang tidak kalah penting, menurut Jonan, para investor bisa berbicara langsung untuk menemukan solusi jika menghadapi kendala di lapangan. "Mereka bisa datang ke kita kalau ada masalah."

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesa untuk Jepang, Rahmat Gobel, menyatakan rangkaian pertemuan Menteri ESDM dengan kalangan investor dan Pemerintah Jepang berlangsung sangat positif, dan menumbuhkan optimisme untuk peningkatan kerjasama Indonesia-Jepang, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Rangkaian pertemuan dan diskusi selama dua hari ini membangkitkan konfidensi kalangan investor Jepang untuk mengembangkan investasinya," ucap Gobel.

Hal itu sejalan dengan misinya sebagai utusan khusus untuk meningkatkan investasi dan perdagangan Jepang di Indonesia.

Sambutan hangat ditunjukkan kalangan investor dan Pemerintah Jepang, selama kunjungan Menteri ESDM kali ini.

President & CEO Mitsubishi Corp Takehiko Kakiuchi menyatakan suatu kehormatan dan kebanggaan menerima kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ke kantornya.

Para pimpinan puncak Tokyo Gas, termasuk CEO Michiaki Hirose, bahkan kompak mengenakan baju batik saat menyambut kedatangan Jonan dan delegasi.

"Ini untuk menunjukkan kegembiraan kami atas kedatangan Menteri ESDM dan penghormatan kami pada kultur Indonesia," kata Hirose.

Selama berada di Tokyo, Menteri Jonan mengadakan delapan kali pertemuan bisnis. Di luar itu Jonan juga bertemu Mantan Perdana Menteri Jepang Yosuo Fukuda, mantan Duta Besar Jepang di Jakarta Yasuaki Tanizaki, serta bertemu diaspora Indonesia di Jepang. (Sofyan)

Gross Split Tidak Kurangi Pekerjaan SKK Migas

indoPetroNews- Pemberlakuan skema PSC Gross Split menggantikan PSC Cost Recovery dinilai banyak kalangan akan menggerus pekerjaan dan kewenangan SKK Migas. Benarkah?

Saat ini jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) minyak dan gas bumi (migas) 277. Dari 277 tersebut, ada 85 Kontraktor KKS yang sedang eksploitasi.

“Katakan, ambil yang eksploitasi ada 85. Dari 85, sebanyak 84 masih mengikuti skema PSC Cost Recovery dan 1 Kontraktor KKS, yaitu PHE ONWJ mengikuti skema PSC Gross Split,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, Jumat (7/4/2017) di Jakarta.

Pada tahun 2025, kontrak yang eksploitasi yang expired berjumlah 33 kontrak. “Artinya, pada tahun 2025 masih akan ada 52 Kontraktor KKS yang masih mengikuti skema PSC Cost Recovery, dan 33 Kontraktor KKS yang menggunakan skema PSC Gross Split,” papar Amien. Jadi, yang masih menggunakan skema Cost Recovery masih banyak.

Karena itu, lanjut Amien, urusan yang akan diurusi oleh SKK Migas masih banyak sekali. “Keuntungannya, periode sekarang hingga tahun 2025, kita akan bisa melihat behavior hukum yang juga diikuti Cost Recovery juga diikuti oleh skema Gross Split, (behavior) Kontraktor KKS itu seperti apa,” cetus Amien.

Hal ini, imbuh Amien, menjadi pelajaran bagi industri migas. “Apapun kebijakan mendatang yang diterbitkan oleh pemerintah itu yang penting menjadi lebih efisien. Jadi, tidak perlu khawatir orang SKK berkurang pekerjaannya,” tegasnya. (Sofyan)

Santos Fokus pada Kemandirian Masyarakat

indoPetroNews- Fokus kegiatan Tanggung Jawab Sosial (TJS) Santos pada 2016 adalah penguatan pondasi-pondasi kemandirian masyarakat. Hal ini agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi setempat guna terciptanya lapangan kerja alternatif dan bernilai tambah. Apa saja bentuk kegiatan penguatan fondasinya?

Terdapat 19 desa yang berdekatan dengan fasilitas lepas pantai Santos. Masing-masing desa memiliki kebutuhan dan program tersendiri. Boleh dikatakan untuk tahun 2016.

“Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, fasilitas umum, sosio ekonomi, pelatihan, kesehatan, kebudayaan dan lingkungan hidup,” kata Hartono, East Java External Relations Leader Santos Indonesia kepada indopetronews.com Senin (10/4/2017).

Pada 2017, kata Hartono, Santos mencanangkan program-program penguatan kemandirian masyarakat dalam bidang sosio ekonomi, bantuan perbaikan fasilitas umum, revitalisasi lingkungan dan pengembangan potensi ekowisata daerah.

Salah satu kendala eksternal yang dihadapi pihak Santos adalah masih diperlukannya upaya edukasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bisa memilah-milah antara kebutuhan dengan keinginan. Beberapa usulan solusi persoalan yang ada di tengah masyarakat dinilai hanya sebagai keinginan saja dan bukan sebagai kebutuhan riil.

Lebih jauh Hartono mengemukakan bahwa masyarakat di sekitar wilayah operasi Santos pada dasarnya menilai positif terhadap program-program yang ada. Mengapa? “Ini dikarenakan suara masyarakat terakomodir dalam forum-forum untuk mendiskusikan persoalan dan solusi terhadapnya. Pelibatan masyarakat secara langsung menjadikan masyarakat ikut merasa memiliki program,” paparnya.

Di setiap desa, lanjutnya, telah terbentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana program. Dengan asistensi dari LSM mitra Santos, Pokmas melakukan perencanaan dan pelaksanaan program. “Mereka juga berperan aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi setiap program yang dijalankan,” tandasnya.

Kemandirian masyarakat menjadi tujuan utama Santos dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Oleh karena itu, ungkap Hartono, Santos akan melakukan upaya-upaya secara optimal untuk mendorong terciptanya kemandirian masyarakat. “Kemandirian ini menjadi sangat penting mengingat sebagian besar sumber daya alam berupa hasil perikanan tangkap tidak diolah oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadikan masyarakat tidak menikmati nilai tambah dari setiap hasil tangkap nelayan,” katanya.

Selain itu, Santos berkeinginan untuk terus memberikan bekal keterampilan bagi para pemuda untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja alternatif.

Makna TJS bagi Santos, ungkap Hartono adalah kemitraan bersama masyarakat menjadi hal yang wajib dilakukan agar tercapai simbiosis mutualisme. “Sumur-sumur produksi yang dioperasikan oleh Santos berada diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Sumenep, meskipun masyarakat Sampang dan Sumenep-lah yang selama ini bekerja mencari ikan di sekitar wilayah operasi Santos,” paparnya.

Oleh karena itu, tambah Hartono, agar masyarakat merasakan manfaat positif secara langsung dari keberadaan bisnis Santos di daerahnya, maka program TJS dirancang sedemikian rupa agar memberdayakan dan memberikan manfaat langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, kesenjangan sosial bisa diminimalisir.

Saat ditanyakan soal anggaran TJS, Hartono mengatakan, “Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, rata-rata anggaran setiap tahunnya adalah Rp 4,1 Milyar untuk kedua blok operasi Santos”.

Sebagai catatan, Santos mengoperasikan 2 blok di Selat Madura, yaitu Sampang PSC dan Madura Offshore PSC. Sejak tahun 2008 Santos sudah memulai beragam program yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

Berkat kiprah di bidang TJS ini, pada Mei 2012 Santos diganjar anugerah penghargaan dari Sindo Awards. Pada bulan Juni tahun 2014 Santos menerima penghargaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Terbaik Bidang Kehumasan dari SKKMigas Perwakilan Jabanusa. (Sofyan)

Kepala SKK Migas Sebut BPPT Sudah Pikirkan Hulu Migas Sejak Masa Habibie

indoPetroNews- Hulu minyak dan gas bumi (migas) ternyata dibantu oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak zaman Pak BJ Habibie.

"Pak Habibie sudah memikirkan masalah hulu minyak dan gas bumi (migas), seperti East Natuna," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi dalam sambutannya pada acara Oil and Gas Technology Update dan Penandatanganan MoU Kerja Sama SKK Migas-BPPT pada Senin (10/4/2017) di Gedung City Plaza, Lt. 9, Jakarta. Acara ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai teknologi dari BPPT.

Menurut Amien, East Natuna membutuhkann satu teknologi untuk mengelola hidrokarbon yang ikut terproduksi ketika proses eksploitasi migas di East Natuna. Seperti diketahui, East Natuna mempunyai potensi CO2 sebesar 3 bscfd, yang membutuhkan tenaga yang besar. Diharapkan BPPT mampu menciptakan teknologi lainnya yang dibutuhkan hulu migas.

Lebih lanjut Amien menyatakan keinginannya untuk menyempatkan untuk berkunjung dan melihat-lihat ke laboratorium BPPT di Serpong. "Setelah saya berkunjung, saya juga minta kepada orang-orang SKK Migas untuk juga melihat laboratorium BPPT. Siapa tahu di sana mendapat inspirasi tentang teknologi hulu migas," kata Amien, seraya menambahkan bahwa penandatangan kerjasama dengan BPPT ini merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan program-program lainnya.

Sementara Kepala BPPT, Unggul Priyanto menyambut baik penandatanganan kerjasama ini. "Semoga kerjasama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan saja tetapi ada tindaklanjutnya lagi," kata Unggul. Unggul juga mempersilakan Kepala SKK Migas dan karyawan SKK Migas untuk mengunjungi laboratorium BPPT di Serpong. (Sofyan)

Dato Tahir Bangun PLTS di Sekolah Kamp Pengungsi Yordania

indoPetroNews- Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan segera direalisasikan untuk 20 sekolah pengungsi Suriah di kamp Azraq, Yordania. Siapa investornya?

Dato Tahir, pemilik Mayapada Group ternyata bersedia untuk mengeluarkan biaya sekitar US$ 1,2 juta. Dana ini diperuntukkan pembangunan PLTS di 20 sekolah pengungsi Suriah dikelola UNHCR (Komisi Tinggi Perserikatan Urusan Pengungsi) di Yordania. Proyek PLTS di Sekolah Rufaidah itu adalah bantuan dari Norwegia.

Dato Tahir menjelaskan PLTS untuk satu sekolah memerlukan dana US$ 60 ribu. Eminent Advocate UNHCR ini menekankan program ini menguntungkan bagi sekolah dan berkelanjutan. Sekolah itu terbagi dua giliran. Pagi sampai siang anak-anak Yordania belajar di sana. Sehabis itu giliran anak-anak pengungsi Suriah.

"Setahun bisa menghasilkan pendapatan US$ 12 ribu dari hasil menjual listrik ke pemerintah Yordania," kata Dato Tahir, awal April 2017. Dana tersebut bisa digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas. (Sofyan)

Akibat Jual Listrik Lebih Murah Laba PLN Turun

indoPetroNews- Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) berusaha untuk memberikan tarif kompetitif bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun usahanya ini harus dibayar dengan turunnya laba perusahaan. Berapa jumlah penurunan labanya?

"Dalam laporan keuangan 2016, laba bersih perseroan sebesar Rp10,5 triliun atau lebih rendah 32,7% dibandingkan 2015 sebesar Rp15,6 triliun," kata Direktur Perencanaan Korporat Nicke Widyawati, di Kantor Pusat PLN, pada Rabu (5/4/2017) di Jakarta.

Pada 2016 PLN berusaha menekan harga jual tenaga listrik sehingga bisa menjual lebih murah listriknya kepada pelanggan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 harga jual rata-rata Rp994 per kwh turun Rp41 per. Kwh dari Rp1.035 per kwh pada 2015.

Meski demikian, penurunan harga jual ini masih bisa diimbangi oleh efisiensi internal PLN sehingga tidak terlalu menggerus laba.

"Selain itu, PLN juga mengikuti tax amnesty untuk mendukung program pemerintah, sehingga beban pajak 2016 meningkat cukup signifikan," tandasnya.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan, Firma anggota jaringan global RSM menyatakan laporan keuangan perseroan tahun buku 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Di mana spirit untuk 2016 yang diusung untuk 2016 yakni efisiensi dan manajemen fuel mix untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menurunkan tarif rata-rata tenaga listrik," tuturnya.

Nicke melanjutkan, untuk melaksanakan proyek 35.000 mw diperlukan dana yang sangat besar, dengan porsi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp600 triliun-Rp700 triliun. Sebelum dilakukannya revaluasi aset, posisi debt to equity ratio (DER) PLN sudah mendekati 300% sehingga sangat terbatas untuk menambah jumlah pinjaman yang memadai.

Dengan dilakukannya revaluasi aset per 31 Desember 2015, maka total aset dan ekuitas perseroan di akhir tahun 2e015 meningkat sekitar Rp650 triliun atau masing-masing meningkat sebesar 227% dan 453%. (Sofyan)

Gas Bumi Rumah Tangga Dikenakan Tarif Minimum

indoPetroNews- Penggunaan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil terus dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah melakukan sosialisasi peraturan BPH Migas Nomor 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan BPH Migas Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Banyak pemakaian gas rumah tangga dibawah 10 meter kubik per bulan. "Ini memberatkan. Karena umumnya masyarakat menggunakan LPG 3 kg," kata Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Kebijakan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Umi Asngadah, dalam satu diskusi pada Rabu (5/4/2017) di Jakarta.

Menurut Umi, instansinya telah mengubah pengenaan biaya minimum untuk rumah tangga. Sebelumnya biaya minimum dikenakan 10 meter kubik per bulan, kemudian diubah menjadi minimum 4 kubik per bulan.

"Pengenaan biaya minimum tadinya 10 m3 per bulan menjadi 4 m3 per bulan," kata Umi.

Umi menuturkan, dengan perubahan batas minim biaya konsumsi gas tersebut, maka masyarakat pengguna gas‎ bumi mengalami penurunan biaya atas konsumsi gasnya. Sebelumnya meski konsumsi gas bumi di bawah 10 kubik per bulan, biaya tetap dipatok sama. Kini ada perubahan biaya minimum jadi 4 kubik sehingga biaya penggunaan gas menurun.

‎"Sebelumnya, masyarakat sangat berat menggunakan. Karena digunakan tidak digunakan bayarnya 10 kubik," tutur Umi.

‎Umi mengungkapkan, perubahan patokan biaya minimum untuk pengguna gas bumi rumah tangga tersebut diimplementasikan pada perubahan payung hukum, yaitu Peraturan BPH Migas Nomor 22 Tahun 2011.

"Kami BPH Migas mensosialisasikan perubahan batas minimum biaya penggunaan gas bumi, dengan berubah Peraturan BPH Migas Nomor 22 Tahun 2011," tutur Umi. (Sofyan)

BBM 1 Harga, Pertamina Siapkan Pilot Lokal Terbangkan Pesawat Air Tractor

indoPetroNews- PT Pertamina (Persero) menyiapkan pilot-pilot dari dalam negeri untuk memperoleh lisensi khusus menerbangkan pesawat jenis Air Tractor. Pasalnya, BUMN bidang energi ini dituntut untuk memperluas jangkauan Program BBM Satu Harga di seluruh pelosok Indonesia, seperti yang digariskan Presiden. Dengan program ini, harga BBM di seluruh Indonesia jadi berkeadilan, semua penduduk Indonesia di mana pun berada bisa menikmati harga BBM yang sama.

Jamak diketahui, bahwa harga BBM di daerah terpencil seperti pedalaman Papua, Krayan yang berbatasan dengan Malaysia, yang sebelumnya bisa mencapai Rp 60.000/liter kini bisa menjadi Rp 6.450/liter untuk Premium dan Rp 5.150/liter untuk Solar.

Agar dapat menjangkau daerah-daerah tersebut, mau tidak mau harus menggunakan pesawat, jenisnya Pesawat Air Tractor. "Kami siapkan penerbang-penerbang sipil dan TNI untuk bisa dapat lisensi ini. Kalau bisa pilot domestik yang punya dedikasi tinggi," kata SVP Fuel Marketing Distribution, Gigih Wahyu Hari Irianto, dalam diskusi di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (4/4/2017) di Jakarta.

Untuk itu, Pertamina menyewa 2 pesawat jenis Air Tractor berkapasitas 8 ton untuk mengangkut BBM ke pedalaman Papua dan Krayan. Pesawat ini harus diterbangkan oleh pilot yang memiliki lisensi khusus. Tak semua pilot boleh menerbangkan Air Tractor, risikonya tinggi.

"Air Tractor ini khusus untuk mendeliver BBM. Kapasitasnya 8 ton atau 8 kiloliter (KL). Untuk menerbangkan ini harus dapat lisensi khusus. Tidak semua pilot bisa menerbangkannya," tutur

Ia menambahkan, tak ada pilot Indonesia yang memiliki lisensi khusus untuk menerbangkan Air Tractor. Karena itu, Pertamina terpaksa menyewa pilot asing.

"Pilotnya orang asing karena pilot kita belum ada. Beda sama AMT (Awak Mobil Tangki). Supir mobil tangki mogok, bisa langsung hire baru. Kalau ini enggak bisa," ucapnya. Oleh sebab itu, agar tidak bergantung pada jasa pilot asing, Pertamina menyiapkan pilot-pilot dalam negeri untuk memperoleh lisensi khusus menerbangkan pesawat jenis Air Tractor. (Sofyan)

Exxon Lubricants Indonesia Siap Luncurkan Mobil SHC Pegasus 30

indoPetroNews- ExxonMobil Lubricants Indonesia menyelenggarakan Seminar Mesin Gas (Gas Engine Seminar) 2017 serta meluncurkan Mobil SHC Pegasus 30 untuk pertama kalinya di Indonesia. Event ini wujud komitmen perusahaan mendukung peningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri energi dan gas Nusantara.

Seminar ini akan diselenggarakan pada 5 April 2017 di Hotel Beach Conrad, Denpasar, Bali. Selama kegiatan ini, ExxonMobil akan berbagi informasi mengenai jajaran produk pelumas unggulan, khususnya pelumas Mobil SHC Pegasus 30. Produk ini mampu menjawab tantangan industri energi dan gas dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kemungkinan downtime tak terduga, serta meningkatkan ketahanan peralatan mesin industri dalam jangka panjang.

“Kami siap membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menghadirkan Mobil SHC Pegasus 30 yang akan turut meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan sambil mengurangi biaya operasional dan emisi,” ungkap Osman Durrani, President Director, ExxonMobil Lubricants Indonesia.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa gas alam akan menjadi sektor industri dengan kebutuhan energi terbesar. Pada 2025, gas alam diproyeksikan akan menyerap energi sebesar 1.360" juta british thermal unit (mmbtu), atau 51,2% dari total penggunaan energi sektor industri. Kebutuhan energi ini bisa ditekan apabila semua pihak menjalankan program efisiensi energi. Salah satu cara mengurangi konsumsi energi tanpa menganggu tingkat produksi energi adalah dengan menggunakan pelumas mesin gas yang dapat diandalkan untuk memenuhi kinerja yang aman, efisien serta ramah lingkungan.

“Industri energi dan gas harus meningkatkan daya saing dan produktivitas untuk mencapai target pertumbuhan industri, seiring dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik sebesar 35.000 MW hingga 2019. Pelumas merupakan bagian penting dari performa mesin. Kita harus memastikan mesin diberi pelumas terbaik, sehingga terus beroperasi tanpa gangguan dalam jangka waktu yang lama,” jelas Sigit W. Wagito, General Manager Indonesia Business Venture, ExxonMobil Lubricants Indonesia.

Matti Alemayehu, Ph.D., Senior Researcher for Commercial, Marine, Gas Engine & Aviation Lubricants ExxonMobil Research and Engineering, menambahkan, “Mobil SHC Pegasus 30 diformulasikan dengan teknologi berbahan dasar viskositas dan sistem aditif canggih yang mampu menjamin keberlanjutan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, menghemat konsumsi pelumas dan mengurangi emisi sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap keausan dan korosi mesin.” (Sofyan)

Kementerian Perindustrian Dorong Kontraktor Migas Maksimalkan TKDN

indoPetroNews- Pemerintah mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor hulu industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Untuk itu Kementerian Perindustrian merekomendasikan beberapa hal terkait hal tersebut. Apa saja rekomendasinya?

"Kita mendorong penerapan P3DN, melalui jalinan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi dalam satu diskusi pada Sabtu (1/4/2017) di Jakarta.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan Peraturan Presiden yang terkait kewajiban Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui TKDN.

Kementerian juga menekankan perlu adanya pemetaan yang jelas (Analisis Supply Demand) terhadap Kebutuhan Baja maupun Perkapalan untuk Industri Penunjang Migas.

Disamping itu, kata Doddy, kementerian mendorong untuk memasukkan Produsen Pelat dan Profil Baja khususnya untuk mendukung industri perkapalan (FPSO), ke dalam Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) Migas dalam kategori diwajibkan. "Mengingat sudah ada produsen dalam negeri yang mampu memproduksi produk tersebut.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) wajib mensyaratkan Penyedia Barang/Jasa menggunakan barang Produksi Dalam Negeri tersebut pada pelaksanaan Kontrak apabila sudah masuk dalam kategori diwajibkan pada APDN Migas," kata Doddy.

Kementerian juga mendorong para pelaku EPC untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri sampai dengan vendor 3rd tier. "Sebagai informasi, Proyek Jangkrik yang merupakan proyek anjungan migas terbesar di Asia Pasifik dengan nilai investasi USD 4 miliar, khususnya pada fasilitas Floating Production Unit (FPU) nilai TKDN nya sangat rendah hanya mencapai 6-7%," tandas Doddy.

Menurut Doddy, pengendalian importasi dan mendorong pelaksanaan tata cara “Barang Wajib Dipergunakan”. Bukti Serap (dokumen sah yang menunjukkan adanya pembelian produk besi atau baja dalam negeri yang berlaku dalam tahun berjalan untuk importasi produk besi atau baja yang diatur tata niaganya). (Sofyan)
 

Web Desain App Builder


___________________________________

IndoPetroNews
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login