IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , » Gagasan Revisi UU Migas: Solusi di Tengah Darurat Konstitusi?

Gagasan Revisi UU Migas: Solusi di Tengah Darurat Konstitusi?

Written By Unknown on Tuesday, 10 September 2013 | 11:59

Jakarta, indoPetroNews.com - Selasa, 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang ‘menggemparkan’ jagad migas Indonesia. Kala itu, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dibubarkan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka menurut MK keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah," demikian putusan MK yang dibacakan ketuanya, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Saat itu memang belum nyata terbukti, BP Migas melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi MK menegaskan UU Migas berpotensi ke arah tersebut. Putusan itu setidaknya dapat dijadikan momentum bagi segenap pihak, khususnya DPR dan Pemerintah untuk dapat membentuk UU Migas baru atau Revisi dalam kerangka penataan kembali tata kelola migas dengan mengedepankan efesiensi yang berkeadilan dan mengurangi proliferensi organisasi pemerintahan.


Namun putusan MK yang bersifat incraft (tetap dan mengikat) itu ditanggapi dingin oleh kalangan BP Migas sendiri kendatipun lembaga itu tidak bisa melakukan penolakan. Sikap ini muncul lantaran pimpinan BP Migas yang kecewa, menganggap pihak-pihak penuntut pembubaran adalah mereka yang dinilai bukan dari kalangan yang secara langsung terkait dengan bisnis migas. Bahkan pada satu kesempatan, mantan Kepala BP Migas R Priyono, menuding mereka sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa.


Ini cukup dipahami mengingat, kalangan yang mengusulkan dan menuntut pembubaran adalah beberapa tokoh dari ormas Islam seperti; Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam. Bahkan dari persatuan tukang parkir.Tetapi palu sidang sudah diketuk. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua pihak harus taat kepada hukum.


Salah seorang yang cukup keras menentang, dalam catatan indoPetroNews adalah Rudi Rubiandini, yang kala itu masih menjabat sebagai Deputi Operasi BP Migas. Bahkan dalam sebuah forum bersama Akil Muchtar, salah seorang anggota hakim MK, Rudi menuding ada kesalahan MK dalam menafsirkan angka-angka yang menjadi dasar pertimbangan putusan pembubaran. Walaupun, Akil sendiri sempat menuding balik Rudi.


Namun, tepat 9 bulan pasca pembubaran 13 November 2012 lalu, pada 13 Agustus 2013, publik kembali terhenyak lantaran kali ini, justru Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Indonesia (SKK Migas), lembaga yang menjadi “pengganti” dari BP Migas,terlibat dengan kasus penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan trader minyak asing yang berbasis di Singapura. Karena tertangkap tangan tengah menerima uang, Rudi pun akhirnya langsung dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka. 


Sempat terjadi ‘kebingungan’ dan “keguncangan” kembali memang di lembaga yang pasca pembubaran (BP Migas) banyak mendapat soroton tersebut. Namun, sehari setelah penetapan tersangka Rudi, Presiden langsung membuat Surat Keputusan penetapan Wakil Kepala SKK Migas sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala SKK Migas.



Darurat Konstitusi

Kasus tertangkapnya Rudi memang kemudian memunculkan banyak spekulasi. Terkait keterlibatan sejumlah pihak atau orang yang berhubungan dengan arus lalu-lintas dana-dana korupsi di sektor migas. Tetapi satu hal yang menarik adalah bahwa kasus tersebut harus dijadikan momentum untuk mendorong para pihak, khususnya anggota dewan untuk segera merampungkan Revisi UU Migas.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI-P, Dewi Ariyani Hilman mengatakan, amandemen serta revisi Undang-Undang Migas No 22/2001 harus segera dilakukan. “Saya rasa ini kembali kepada pengertian semua pihak dan elit politik, bahwa ini tidak bisa dianggap remeh, karena sebetulnya energi itu adalah faktor yang fundamental dalam pembangunan nasional. Ini merupakan masalah bersama, saya merasa kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan duka nasional,” katanya pada sebuah acara Radiotalk bersama Kantor Berita Radio (KBR) 68H di Kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), (19/8) Jakarta.


Menurut Dewi, poin terpenting dalam UU Migas adalah kedaulatan energi. “Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan unsur atau faktor yang kita namakan dengan kedaulatan energi, dalam UU yang lama itu tidak pernah disebutkan. Dan dalam kedaulatan energi kepentingan nasional harus diutamakan,” jelas Dewi.


Sama halnya dengan Dewi, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha mengatakan bahwa undang-undang migas No.2 Tahun 2001, harus segera direvisi, hal itu dilakukan guna membenahi tata kelola hulu migas yang saat ini sedang terkena musibah.
“Saya sendiri sudah dorong teman-teman cuma karena banyak hal prioritas lain di DPR jadi tertunda terus," kata Satya.


Ia juga mengungkapkan, jika nanti revisi UU Migas tersebut tidak diselesaikan di akhir masa baktinya pada 2014, maka tata kelola kegiatan hulu migas akan sama saja operasionalnya pasca BP Migas.



Kembalikan Kepada Pertamina?


Saat Petamina masuk jajaran Fortune 500, banyak yang tidak menyangka. Bahkan, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam opininya di sebuah surat kabar harian yang tertulis beberapa waktu lalu sempat tidak percaya dengan ucapan selamat yang diterimanya terkait masuknya Pertamina di Majalah terbitan Amerika yang setiap tahunnya merilis 500 daftar perusahaan terbesar di dunia tersebut.


Menurut perhitungannya, Pertamina baru akan masuk Fotune 500 itu pada tahun 2014 dan posisi 122 jelas di luar dugaannya. Menurutnya posisi tersebut sangat membanggakan. Disisi lain apakah pencapaian Pertamina tersebut adalah indikasi bahwa Pertamina sebenarnya siap untuk mengelola migas nasional dan kembali memegang manajemen PSC tanpa harus ada lembaga seperti SKK Migas yang didirikan atas dasar Perpres No 9 tahun 2012, tentu masih perlu dibuktikan.


Menanggapi kondisi tersebut, mantan Deputi Perencanaan BP Migas, yang juga pensiunan Pertamina yang tergabung dalam PEI, (Poverep Energy Instutute), sebuah lembaga para pensiunan Pertamina, Zanial Achmad, sepakat dengan adanya NOC (National Oil Company) sebagai pengelola migas di Indonesia. 
Menurutnya, pasca pembubaran BP Migas kala itu, ada tiga opsi yang bisa dilakukan. “Pembentukan ini kan ada tiga cara. BP Migas dibubarkan terus kita ganti baru NOC, atau kita gabungkan saja biar pure orang baru. Atau Pertamina suruh mengelola. Namun akhirnya pemerintah memilih untuk membentuk SKK Migas sebagai penggantinya. Dan ternyata tak jauh beda dengan BP Migas. Melihat kejadian seperti yang terjadi di SKK Migas baru-baru ini, kita juga tidak tahu apakah itu rentetannya kejadiannya seperti itu,” ungkapnya saat menerima indoPetroNews bersama rekan-rekan PEI di kantornya, di Jakarta.

Zanial dan rekan-rekannya di PEI menilai, sejak dibubarkannya BP Migas oleh MK, ini merupakan keadaan darurat. Hal itu karena UU No.22 2001 sebagaian besar pasal-pasalnya telah dipreteli. “Kenapa semua kalangan banyak yang membuat petisi? Karena menganggap ini keadaan darurat. Kami melihat UU No 22 sudah sebagian besar dipreteli. Sehingga untuk industri migas ini kami melihat kondinya sudah tidak kondusif, darurat, makanya kita minta bikin Perpu. Ternyata pemerintah menganggap biasa, tidak terlalu darurat lah istilahnya,” ujar Zanial.

Yang lebih utama, PEI menekankan pentingnya keberadaan NOC dalam tata kelola migas di Indonesia. “Memang harus ada NOC. Semua pengelolaan migas harus di bawah NOC. Mengenai NOC itu apakah Pertamina jadi NOC seperti dulu atau kita bentuk baru, itu terserah. Cuma kalau dibentuk baru, kami agak was-was, nanti banyak kepentingan-kepentingan lain yang bisa masuk ke situ. Kemudian kalau baru, kita harus punya infrastruktur yang baru. Siapapun NOC itu, tapi Pertamina punya nilai plus,” paparnya.


Zanial menerangkan, nilai lebih Pertamina sebagai NOC dapat dilihat dari besarnya asset yang telah dimiliki dan dikelola Pertamina saat ini. Kemudian dari sisi link, dari hulu sampai hilir sudah tak diragukan lagi. “Ini tidak mudah untuk dibangun karena pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan saya kira prestasi dan kinerja Pertamina akhir-akhir ini cukup membanggakan. Jadi tidak ada masalah. SDM-nya juga tidak ada masalah. Kemudian ada yang paling penting. Manajemen entrepreneurship. Sekian tahun, belum ada perusahaan migas lain, belum ada,” papar Zanial.


Ia menegaskan, pandangannya tersebut bukan lantaran ia dan rekan-rekan PEI rata-rata adalah pensiunan Pertamina, tapi karena memang belum ada yang setaraf Pertamina sebagai NOC di Indonesia. PEI juga mengingatkan untuk tidak takut dibilang balik ke belakang, karena memang itu yang sesuai UUD. “Makanya kalau mau dibilang radikal ya kembali ke Pertamina. Kita lihat NOC di negara-negara lain seperti di Malaysia, Qatar, Norwey, tata kelola migasnya ada di bawah kontrol pemerintah. Itu hampir sama dengan Pertamina dulu.”

Zanial mengimbuhkan, kita harus kembali pada Pasal 33 untuk melihat model tata kelola migas yang cocok itu bagi Indonesia. Jika tata kelola berada di Pertamina sebagai NOC, dipastikan takkan ada kasus semacam Total terkait blok Mahakam. “Itu kan harusnya kembali ke Pertamina. Kok Total yang ngatur menawarkan 30% untuk Pertamina. Itu milik kita,” tegas Zanial.

Ia juga menepis anggapan sebagian orang bahwa dulu Pertamina itu memegang dua fungsi, sebagai regulator dan operator. “Pertamina tidak pernah memegang regulator. Regulator dulu tetap di pemerintah. Apapun yang kita minta, kita ijin ke pemerintah. Cuma waktu itu, ada hal yang Pertamina dominan. Karena soal migas itu penguasaannya Pertamina. Jadi istilahnya menteri ESDM itu kalah lah sama Pertamina. Beberapa pengamat kadang keliru. Katanya kita bikin regulasi, padahal kan yang kita bikin kontrak. Dengan KPS itu hubungan kita kontrak. Itu yang dibilang regulasi oleh pengamat-pengamat, politikus-politikus,” terangnya. [Ksr/Hilman Fauzi/ MS Wibowo]

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login