IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Judith J Navarro: “Kenapa Saya harus Melawan Total”

Judith J Navarro: “Kenapa Saya harus Melawan Total”

Written By Indopetronews on Tuesday, 10 September 2013 | 17:16

Jakarta, indoPetroNews.com – “Perjuangan yang saya  lakukan demi menghindari terciptanya preseden yang bisa menghasilkan jurisprudensi untuk pemutusan hubungan kerja terhadap siapapun karyawan di Indonesia, khususnya di industri migas di masa depan. Singkatnya, bila hari ini bisa terjadi pada saya, seorang karyawan setingkat Vice President, maka sangat mungkin besok atau lusa alasan yang sama akan digunakan bagi karyawan-karyawan lain yang lebih rendah kepangkatannya.”

Kalimat pamungkas yang menjadi motivasi sekaligus tujuan “perlawanan” Judith terhadap Total E&P Indonesie, perusahaan  migas asal Perancis tempat dia di-PHK itu, mengawali surat ucapan terima kasih ke sejumlah wartawan yang menghadiri undangan konperensi persnya, Senin (9/9) kemarin. Setidaknya Judith ingin mengatakan, perjuangan menuntut kebenaran dan haknya selama ini, bukan sekadar untuk dirinya tapi demi masa depan pekerja Indonesia, khususnya di sektor migas, yang kini masih menjadi andalan pendapatan negara. Sementara penguasaan industri ini, sekitar 82% masih dikuasai asing dan puluhan ribu pekerja Indonesia masih berstatus outsourcing (karyawan kontrak).

Judith Navaro Dipodiputro, wanita kelahiran Praha, 12 September 1964 ini berdarah Indonesia asli. Tak ada pihak yang meragukan “ke-Indonesiaannya” atau “nasionalismenya”, kendatipun  Ia lahir di Praha- Republik Ceko. Tercatat ia pernah menjadi penandatangan kerjasama antara LKBN Antara dengan Kantor Berita Portugal Lusa dan mengurangi penolakan masyarakat Portugis terhadap produk-produk Indonesia, sekitar 1991-1999. 

Judith telah bekerja di Total E&P Indonisie sejak 1 Oktober 2007. Mantan staf ahli Kabupaten Kutai Kertanegara ini mengaku sudah dilamar Total Sejak 2001. Saat itu, Ia masih menjabat sebagai pegawai pemerintah di daerah itu. Mulai saat itu Total secara konsisten melakukan pendekatan terhadap Judith hingga akhirnya Judith menerima pekerjaan yang ditawarkan perusahaan asal Prancis tersebut.

Ketika pertama bertemu dengan para direksi Total di Jakarta serta di Paris, ucapan pertama yang ia lontarkan kepada pihak direksi saat itu adalah “Semoga anda paham latar belakang saya. Saya sangat komitmen terhadap Negara saya. Anda tahu saya siapa, saya pasti akan membawa merah putih dan pro rakyat”.

Saat itu para direksi hanya menjawab “Of course. Kami menyadari itu”. Tentu Judith merasa tak ada masalah dengan Nasionalisme yang iya bawa ke dalam perusahaan pengelola Blok Mahakam tersebut. Setidaknya Judith merasa hal tersebut merupakan langkah awal yang bagus utuk dirinya dan masyarakat Indonesia.

Saat menerima pekerjaan dari Total E&P, sebenarnya Judith juga mendapatkan tawaran pekerjaan yang tak kalah prestice. Salah satunya Ia sempat ditawari pekerjaan sebagai direktur PBB di Genewa. Serta ditawarkan menjadi direktur di perusahaan-perusahaan di Jakarta.

Sejak 17 Maret 2008 hingga 15 Desember 2011, Judith mendapatkan perluasan penugasan di Total E&P dengan jabatan Vice President Corporate Communication, Government Relation and CSR, Vice President Corporate Communication and Public Affairs dengan izin yang diberikan oleh BP Migas yag sekarang menjadi BP Migas.

Cerita berlanjut pada 29 Februari, ketika itu Judith menerima surat yang ditujukan padanya yang menyarankan agar dirinya mengundurkan diri atau perusahaan akan memecatnya. Pada surat tersebut jika sampai 1 April belum ada kesepakatan atara Total dan Judith maka  sementara Judith akan ditugaskan sebagai Spesial Advisor to President Director and General Manager atau Penasehat Khusus Direktur dan Manager Umum.
Ketika 1 April tiba, reorganisasi terjadi secara keseluruhan terhadap divisi yang dibawahi oleh Judith, dimana divisi-divisi beserta pekerjaannya tersebut dipindahkan tanpa merubah fungsi pekerjaan dan lingkup tugasnya.

Lalu reorganisasi terjadi dan  Judith tidak diberikan tugas apapun meski dirinya mengaku telah meminta job description secara tertulis kepada pihak perusahaan. Namun perusahaan tidak menjawab permintaan Judith bahkan seluruh kewenangan Judith dicabut.
Puncaknya,  pada 28 Juni 2012 perusahaan mengirimkan surat pemberitahuan keputusan akan melakukan PHK, Bipartit dan Pengenaan Skorsing. Dalam surat tersebut perusahaan menyatakan untuk meniadakan jabatan Spesial Advisor to President Director and General Manager yang dijabat Judith saat itu.

Sejak saat itu perseteruan Judith dengan Total E&P mulai dibawa ke pengadilan industrial, hingga pada 26 Agustus 2013, majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, yang diketuai Dwi  Sugianto, SH, MH, memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Total, menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat serta menetapkan uang konpensasi sebesar Rp. 3,6 miliar yang harus dibayarkan Total kepada Judith.

Saya Harus Melawan  

Perseteruan Judith dengan Total E&P boleh jadi bak cerita “David dan Goliath”: si kecil berhadapan dengan si besar.  Banyak pihak yang menganggap remeh dan menyebut, “bak melawan angin (penuh kesia-siaan)” saat harus berhadapan dengan perusahan migas asal Prancis itu. Bayangkan karena Total merupakan produsen gas terbesar di Indonesia dan bisa melakukan apa saja untuk memuluskan langkahnya. Apalagi, perusahaan migas tersebut kini harus berupaya membangun reputasinya untuk melakukan pengelolaan kembali Blok Mahakan yang pada 2017 habis masa kontraknya.

Namun tekad Judith agaknya jauh lebih besar dari perkiraan orang. Disamping sempat melaporkan bosnya, Elisabeth ke Polda Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan sempat diminta bekerja kembali oleh keputusan dinas tenaga kerja DKI lantaran alasan pemecatannya tidak berdasar, dan kini harus banding ke tingkat Kasasi lantaran putusan sidangnya di Pengadilan Hubungan Industrial diangap tidak berdasar.

Dalam Konperensi Pers Senin (9/9) lalu Judith mengatakan, ketika menerima surat yang menyatakan dirinya  harus mundur atau dipecat oleh perusahaan, dia mulai merasa aneh dengan sikap perusahaan yang seakan ingin menyingkirkannya. “Sehingga pada 2012, ketika saya menerima surat tersebut,  menurut saya itu sebagai ancaman, yakni mundur atau dipecat”, katanya.

Menurut saya, apakah kesalahan saya? Apakah karena bersikap nasionalis, bersikap lurus dan jujur bagi karyawan, bersikap bagaimana kita berbuat baik, tak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi karyawan, bagi perusahaan harus mendapatkan perlakuan seperti ini,” tutur Judith dengan kalimat yang terbata kepada sejumlah wartawan.

Semasa persidangan, Judith mencatat tak ada keterangan yang menyatakan dirinya bekerja buruk, bahkan menurut catatannya semua saksi mengatakan kinerjanya selama di Total cukup baik. “Hakim membacakan,  bahwa baik saksi dari Total maupun dari pihak Judith mengatakan bahwa kinerja Judith itu baik. Itulah kenapa saya harus melawan. Melawan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya,” tegas Judith yang kini aktif di sejumlah yayasan itu.

Saya tidak tahu kenapa Total tidak suka dengan saya. Bahkan setelah surat yang mengatakan bahwa saya harus mengundurkan diri atau dipecat pada tanggal 1 April (2012), kemudian pada tanggal 9 April (2012), Ibu Elisabeth (General Manager Total E&P Indonesie) mengeluarkan surat yang mengatakan terima kasih atas kontribusi signifikan pada 2011, bahkan memberikan bonus atau kenaikan bonus yang peringkat atas bagi saya,” terang Judith.

Judith mencurigai kasus yang saat ini terjadi antara dirinya dengan Total terkait kebijakannya yang mungkin mengganggu perusahaan. “Ada beberapa kebijakan saya yang mungkin dianggap mengganggu. Seperti hal-hal kecil yang menyangkut dengan uang Negara. Seperti zero cash payment. Karena ini bisa menjadi peluang salah kelola. dan ketika saya cek pada tim, ke masyarakat, masyarakat malah mengucapkan terimakasih,” jelasnya.
“Kemudian, direct selection. Kebijakan yang menghilangkan sama sekali sewa kelola. Hingga sampai hal-hal yang lebih besar. Mungkin itu tidak melulu mencakup lingkup saya. Tapi saya bertanggung jawab atas komunikasi internal, lembaga-lembaga pemerintah, otomatis saya terkait,” terang wanita yang juga mantan wartawan ini.

Judith juga menduga, penyingkiran dirinya terkait dengan beberapa isu-isu internal perusahaan yang sangat dia ketahui. Beberapa isu tersebut terkait penyimpangan cost recovery yang jumlahnya mendekati angka 100 milyar yang telah dilakukan berulang-ulang. Belum lagi persoalan penyimpangan solar untuk kebutuhan vessel-vesel di Total yang jumlahnya juga menyentuh angka puluhan milyar. Namun Judith segera menampik, "biar persoalan itu menjadi agenda tersendiri dari pengacaranya, OC Kaligis yang akan membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tukasnya.

Agaknya perlawanan Judith bersama pengacara dan keluarganya memang tidak main-main. Judith tidak hanya tengah melawan Total E&P Indonesie, perusahan migas asal Prancis yang kesohor itu, tetapi Judith juga tengah total memperjuangkan nasibnya dan nasib para pekerja Indonesia lainnya.  Langkah hukum yang akan ditempuh juga tidak main-main. Di samping banding ke tingkat Kasasi, Judith bersama pengacaranya juga akan menempuh beberapa langkah hukum seperti: Meminta perlindungan hukum dari lembaga HAM di Prancis, meminta perlindungan hukum kepada ILO (International Labor Organization), dan melaporkan kasus penyimpangan Total ke KPK. Ksr/Hilman Fauzi


Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login