Seperti diketahui, Inpex selaku operator gas Blok Masela yang meminta memundurkan Plan of Development (PoD) hingga pada 2019. Padahal pemerintah menginginkan agar pelaksanaan proyek gas Masela dipercepat agar segera dirasakan manfaatnya bagi bangsa.
“Itu (keinginan –red.) kan maunya Inpex. Kita ingin pembangunan di Tanah Air didrive oleh negara tetapi mengakomodasi semua kepentingan, termasuk kepentingan Inpex dan lainnya. Tetapi negara yang drive, jangan dibalik,” tegas Rizal Ramli kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com pada Rabu sore (11/5/2016) di Jakarta.
Keinginan tersebut, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi. “Hal ini agar benafitnya lebih besar,” tandas Rizal. Sebagai catatan, rencana revisi PoD Blok Masela sebelumnya telah diajukan oleh Inpex dan Shell Upstream Overseas Services Ltd pada tahun 2014 setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Blok Masela dari 6,97 TCF ke angka 10,73 TCF pada tahun 2014.
Di dalam revisi PoD tersebut, kedua investor menginginkan skema pembangunan fasilitas offshore dengan kapasitas 7,5 MTPA dan perkiraan waktu FID pada 2018.
Inpex dan Shell bisa membangun fasilitas LNG asalkan mendapat persetujuan dari Menteri ESDM karena ditemukan cadangan baru. Jika Menteri ESDM menandatangani revisi PoD tersebut, maka pembangunan fasilitas LNG terbesar di dunia itu sudah bisa dimulai.
Namun pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela dilakukan secara onshore karena dinilai memiliki dampak turunan yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karenanya, Kontraktor KKS perlu menyusun kembali PoD yang dibutuhkan. (Sofyan)
0 Comments
