“Ada 47% Kontraktor KKS beroperasi di offshore. Artinya lebih dari 100 Kontraktor KKS beroperasi di daerah lepas pantai. Bahkan di daerah-daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga kita,” kata Deputi Pengendalian Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Muliawan Haji, di Jakarta.  

Sebab, di daerah-daerah perbatasan tersebut pertumbuhan ekonomi belum terlalu maju. “Para warga di sana pun secara ekonomi relatif belum terangkat,” tandasnya.  Oleh karena itu, lanjutnya, pada titik inilah dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara SKK Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar operasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas)

Menurutnya, bila warga daerah sekitar operasi perusahaan terangkat taraf ekonominya maka tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.  “Karena industri hulu migas selalu diamanahkan untuk menghasilkan pendapatan negara (APBN). Namun pada saat yang bersamaan industri hulu migas dituntut untuk menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian nasional,” tandas Muliawan. (Sofyan)