indoPetroNews- Pengembangan biodisel 20 persen atau B20 belum maksimal. Pemerintah kembali mendorong agar program tersebut berjalan optimal.

"Kita coba terus tingkatkan agar biodisel dapat dilakukan sesuai mandatori," Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan, seusai membuka dan memberi sambutan pada acara 15th World Renewable Energy Congress (15th WREC) in Conjuntion with 5th Indonesia Renewable Energy and Energy Conservation Summit (5th IRES), Selasa (20/9/2016) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

Menurut Luhut, program B20 ini mulai sangat bermanfaat untuk jutaan petani kelapa sawit di Indonesia bila benar-benar terimplementasi dengan baik.

“Sekarang 4-5 juta hektar (ha) dari 9 juta ha lahan sawit itu adalah punya petani kecil. Kalau harganya kami telah naik, yang menikmati siapa? Petani kita. Betul banyak petani berdasi, tetapi kalau 5 juta ha dikaitkan dengan sesuatu keluarga ada 3 orang, telah 15 juta orang yg menikmati,” papar Luhut.

Seperti diketahui, pemerintah mewajibkan para pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) bagi mencampur solar dengan 20% bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel. Program ini dikenal dengan nama mandatori biodiesel 20% alias B20.

Namun B20 sejauh ini baru berjalan buat solar subsidi saja. Solar non Public Service Obligation (PSO) yang tidak disubsidi masih belum dicampur dengan biodiesel.

Untuk memaksimalkan program B20 tersebut, Luhut memanggil PT Pertamina (Persero) terkait persoalan ini. Luhut ingin solar non subsidi juga dicampur biodiesel.

Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, menyampaikan ketika ini memang baru solar PSO saja yang telah dicampur biodiesel 20% karena telah ada subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit. Sementara bagi solar non PSO, belum ada subsidi biodiesel.

Pertamina meminta subsidi agar program B20 dapat dijalankan juga buat solar non PSO. Kalau Pertamina dipaksa menjalankan B20 tanpa adanya subsidi, harga solar non PSO mulai jadi makin mahal akibat tingginya harga biodiesel. Konsumen penting solar non subsidi, yakni industri, mulai terpukul.

“Kami hitung lalu kebutuhan subsidinya supaya nggak memberatkan industri, jadi nggak tidak mengurangi harga,” kata Bambang, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Bambang mengusulkan, agar BPDP Sawit tak cuma menanggung selisih harga biodiesel solar PSO, tetapi juga bagi solar non PSO. Pihaknya masih menghitung secara rinci berapa besaran dana yang dibutuhkan. (Sofyan)