IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » SKK Migas Harus Berani Bicara Langsung ke Presiden Bahwa Indonesia Krisis Energi

SKK Migas Harus Berani Bicara Langsung ke Presiden Bahwa Indonesia Krisis Energi

Written By Indopetro portal on Monday, 31 October 2016 | 10:52

indoPetroNews- Produksi minyak Indonesia dari sejak 2013 mengalami penurunan. Sedangkan produksi gas diperkirakan masih agak tinggi hingga 2017 dan 2018. Padahal populasi penduduk dan kebutuhan terhadap minyak dan gas bumi terus meningkat. Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan pada 2025 kebutuhan migas Indonesia mencapai 3,5 juta barel oil equvalen. Bagaimana upaya mencapai target tersebut?

“Kalau kita ingin meningkatkan produksi berarti kita harus mempunyai cadangan dulu agar kita mengetahui apakah cadangannya ada isinya atau tidak. Eksplorasi harus segera dilakukan. Eksplorasi artinya kita mengundang investor dari dalam maupun dari luar negeri,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi ketika memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion SKK Migas – Pemimpin Redaksi, Jumat malam (28/10/2016) di City Plaza Lt. 9 Jl. Gatot Subroto Jakarta.

Diakui Amien, dilihat dari sumber daya, Indonesia masih banyak memiliki wilayah yang belum diteliti kandungan sumber migasnya. “Artinya, banyak daerah yang kita belum tahu apakah di situ ada isinya atau tidak. Indonesia,” imbuhnya. Karena itu harus ada eksplorasi.

Sayangnya, kata Amien, hulu migas untuk petroleum competitiveness belum begitu bagus. Hal ini berdasarkan penelitian dari satu lembaga survei. “Kalau dilihat dari Global Petroleum Survey pada 2015 dari Frazer Institute disebutkan bahwa yang menjadikan investor enggan tertarik adalah adanya regulasi dan inkonsistensi. Ini bagi investor bisa dipahami. Kalau sudah tandatangan kontrak tapi kalau dalam pelaksanaannya tidak konsisten,” tegas Amien, sembari mengimbuhkan regulasi-regulasi tersebut sayangnya tidak dalam kewenangan pihak SKK Migas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden IPA Christina Verchere. Menurutnya, salah satu kendala besar yang dihadapi para pelaku industri hulu migas adalah adanya regulasi yang tidak pasti dan fiskal yang tidak kompetitif. “Panjangnya mata rantai birokrasi, anjloknya harga minyak dunia dan rentang waktu yang lama dalam memproduksi juga menjadi tantangan sendiri,” kata Cristina.

Oleh sebab itu, ia berharap agar ada reformasi birokrasi dan regulasi dalam pengelolaan minyak dan gas di masa mendatang. “Reformasi birokrasi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga di daerah,” katanya sembari menambahkan agar ada regulasi tentang insentif.

Sedangkan Herman Huang, peneliti dari Wood Mackenzie, yang juga memaparkan presentasinya, tentang Indonesia’s Upstream Oil and Gas : Current Global Comparative Overview, juga mengamini bahwa turunnya produksi minyak di Tanah Air lebih disebabkan oleh kurangnya investasi dan eksplorasi. “Harga minyak dunia yang turun juga sebabkan angka produksi juga turun,” katanya.

Menanggapi turunnya produksi minyak, beberapa pimpinan redaksi juga memberikan saran. Suryopratomo, Ketua Forum Pemimpin Redaksi, mengatakan harus ada terobosan yang berani agar produksi minyak dapat kembali meningkat. “Diperlukan model bisnis yang sama sekali baru agar produksi minyak bisa lebih tinggi. Intinya masalah bisnis minyak ini lebih terkait pada persoalan teknik dan bisnis saja bukan terkait politik,” katanya. Selain itu, kata Suryopratomo, pemerintah harus berani melepaskan ketergantungan pemasukan pendapatan negara dari sektor minyak.

Sementara Don Bosco Selamun mengusukan agar SKK Migas menginisiasi kampanye Krisis Energi. “Kampanye ini harus dilakukan secara massif agar terjadi penyadaran publik bahwa Inonesia tidak kaya minyak. Bahkan pihak SKK dan para stakeholders lainnya harus bicara langsung ke Presiden Jokowi soal ancaman krisis energi,” kata Don Bosco Selamaun, sembari mengimbuhkan Energi Baru Terbarukan harus pula dikampenyekan secara besar-besaran.

Terkait industri hulu minyak tidak terkait dengan persoalan politik, hal tersebut kurang dibenarkan oleh Primus, salah seorang pimpinan media massa yang juga hadir dalam kesempatan tersebut. “Justru persoalan energi sangat berkaitan erat dengan political will pemerintah. Contoh gampangnya adalah Arcandra Tahar, yang kembali dipilih menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM. Padahal sosok ini sudah ‘bermasalah’. Kita, para aktivis media, sangat menyayangkan Presiden Jokowi memilih lagi Arcandra,” tegasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login