IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Anggota Komisi VII DPR : RUU Migas atas Inisiatif DPR Bukan dari Pemerintah

Anggota Komisi VII DPR : RUU Migas atas Inisiatif DPR Bukan dari Pemerintah

Written By Indopetronews on Wednesday, 16 November 2016 | 15:56

indoPetroNews- Revisi Undang-undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (migas) yang tengah bergulir saat ini sebenarnya merupakan inisiatif dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan dari pemerintah. Apa konsekuensi logisnya?

“Artinya, yang mempersiapkan daftar rincianya semua masalah adalah DPR dan harus mendapatkan persetujuan dari 10 Fraksi yang ada di DPR. Sehingga proses awalnya akan jauh lebih lama, karena kita mendapatkan kesepakatan tersebut,” kata anggota DPR Satya Yudha kepada wartawan, Rabu (16/11/2016) di Jakarta.

Setelah diputuskan oleh Badan Legislasi (Baleg) dan dilakukan sinkronisasi menjadi draf yang valid, sebagai inisiatif dari DPR, lanjut Satya, maka draf tersebut dibawa ke Sidang Paripurna. “Sebelum dibawa ke Sidang Paripuna, akan ada perdebatan di Badan Musyawarah untuk dilihat apakah ini perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) biasa,” tandas politisi Partai Golkar ini. Kalau Undang-undang Migas dipandang aspek tidak hanya melibatkan satu-dua kementerian maka bisa saja dibentuk dalam bentuk Pansus.

Namun bila hal tersebut dipandang hanya domainnya Komisi VII saja maka dibentuk Panja. “Kalau sudah diputuskan maka baru dibawa ke Sidang Paripurna untuk diputuskan akan dibentuk Pansus atau Panja. Kalau itu sudah terjadi maka baru kemudian diatur oleh Undang-undang MD3 yang memberikan masa/waktu yang tidak boleh lebih dari duakali masa persidangan,” katanya. Jadi, argonya baru berjalan setelah ada keputusan Sidang Paripurna.

Sebagai catatan, UU MD3 adalah UU yang dahulu bernama UU Susunan dan Kedudukan (SUSDUK) MPR, DPR dan DPRD, suatu UU yang memberi pengaturan dasar tentang Posisi masing-masing dan Pola Hubungan atau Interaksi kerja antar Lembaga Perwakilan.

Bila diputuskan dibentuk Pansus, lanjut Satya, Pansus lebih independen, tidak tergantung pada satu Komisi. “Pimpinannya bisa dari Komisi VII tapi anggotanya bisa dari semua komisi yang terlibat. Karena itu yang memutuskan fraksi. Kalau itu sudah diputuskan baru kemudian Ketua DPR berkirim surat kepada Presiden untuk meminta kementerian teknis juga mempersiapkan timnya untuk berbicara dengan Pansus atau Panja tadi,” papar Satya.

Pihak kementerian, imbuh Satya, secara resmi diundang ke DPR. “Dan di DPR konsepnya sudah satu. Jadi tidak lagi diperdebatkan konsep tadi oleh fraksi-fraksi partai politik yang ada. Hal ini karena sudah menjadi inisiatif dari DPR, yang berarti sudah disetujui oleh seluruh fraksi. Baru kemudian nantinya didiskusikan dengan pihak pemerintah,” ujar Satya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login