IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , » Investasi Migas Butuh Kepastian Regulasi

Investasi Migas Butuh Kepastian Regulasi

Written By Indopetro portal on Monday, 7 November 2016 | 09:10

indoPetroNews- Iklim investasi yang baik akan berdampak pada pemulihan kondisi industri hulu minyak dan gas bumi. Pasalnya, iklim investasi dan regulasi yang established pasti juga akan berdampak pada kemampuan perusahaan-perusahaan migas untuk meningkatkan belanja modal para pelaku bisnis.

"Regulasi yang terkait pada industri migas akan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan di masa depan. Undang-undang (UU) Migas dibutuhkan sebagai payung hukum yang akan menjadi acuan dan panduan bagi industri di sektor ini untuk memutuskan berbagai hal yang strategis," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Energi dan Migas. Bobby Gafur Umar kepada wartawan, Minggu (6/11/2016) di Jakarta.

Karena itu, Bobby mengamini pendapat dengan banyak kalangan, yang berharap agar pembahasan atas Rancangan UU Migas yang saat ini masih digarap di DPR dapat segera selesai. “Kami di KADIN sering bertanya-tanya, kenapa pembahasannya sampai sekarang belum tuntas, padahal sudah dibahas sejak 2008,” tandasnya.

KADIN Indonesia bidang Energi dan Migas, menurut Bobby, telah memberikan masukan-masukan yang diharapkan dapat berrnanfaat dalam proses pembahasan revisi UU Migas tersebut. “Kami juga telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kementerian ESDM; mencakup enam aspek: kelembagaan, kerjasama, kapasitas nasional, fiskal dan keekonomian, tata kelola minyak, dan aspek tata kelola gas," ujar Bobby menjelaskan.

Secara khusus, menurut Bobby, masukan yang diberikan oleh KADIN Indonesia bidang Energi & Migas terfokus pada usulan untuk menampung aspirasi dari kalangan dunia usaha, guna memberikan peran Iebih besar kepada pengusaha swasta untuk berkiprah Iebih nyata di sektor migas. Misalnya, terkait masukan kelembagaan, menurut Bobby KADIN berharap bahwa nantinya lembaga yang akan menjalankan fungsi pengelolaar sektor hulu migas adalah sebuah lembaga yang mereka sebut sebagai Badan Usaha Khusus Milik Negara (BUKMN).

“Pemerintah tetap sebagai pemegang kuasa pertambangan, tetapi BUKMN nantinya berstatus dan berperan sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dan menjadi pihak yang berkontrak. Pemenuhan kewajiban BUKMN dijamin oleh Pemerintah. Kami mengacu pada amar putusan Mahkamah Konsititusi November 201 Ialu,” ujar Bobby seraya menjelaskan bahwa BUKMN itulah yang mengelola industri hulu migas, sementara kegiatan hilir migas tetap diatur oleh Kementerian ESDM, mencakup kegiatan-kegiatan pengolahan, transmisi dan distribusi, pengangkutan, penyimpanan serta pemiagaan.

Masukan Iainnya dari KADIN bidang Energi dan Migas terkait pada aspek kapasitas nasional. Dalam konteks Ini, menurut Bobby, KADIN memberikan masukan diadakannya pasal khusus dalam UU Migas yang mengatur industri penunjang migas nasional, antara lain keberpihakan pada pelaku usaha nasional dalam pengembangan industri jasa penunjang migas. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login