IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Pemerintah Segera Tetapkan BBM Satu Harga di Indonesia

Pemerintah Segera Tetapkan BBM Satu Harga di Indonesia

Written By Indopetro portal on Thursday, 24 November 2016 | 10:43

indoPetroNews- Untuk mengimplementasikan kemandirian dan ketahanan energi pemerintah menetapkan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus diberlakukan satu harga. Disamping itu juga mendorong pembangunan kilang oleh swasta dan menetapkan harga gas industri.

“Seluruh kebijakan ini semata-mata untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan energi Indonesia,” kata Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada wartawan pada Rabu malam (13/11/2016) di kantor Menteri ESDM, Jakarta Pusat. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan kilang minyak dalam negeri oleh badan usaha swasta dan menetapkan harga gas bagi 3 sektor industri..

Seperti diketahui, kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016 merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Jonan menegaskan bahwa Kementerian ESDM bergerak cepat untuk mendukung kebijakan ini dengan membuat Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

“Tujuan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 ini adalah percepatan pemberlakuan Harga Jual Eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis BBM yang diatur adalah Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu Minyak Solar 48 (Gas Oil) dan Minyak Tanah serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Bensin (Gasoline) RON 88 yang harga dasar dan harga jual ecerannya ditetapkan oleh Menteri ESDM,” jelas Menteri ESDM.

Menteri Jonan juga menjelaskan bahwa pada lokasi tertentu yang belum terdapat Penyalur JBT dan JBKP, maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberikan penugasan baru kepada badan usaha penerima penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM ini.

“Lokasi tertentu adalah lokasi yang belum terdapat Penyalur JBT dan JBKP yang akan ditetapkan oleh Dirjen Migas. Selain itu, badan usaha wajib menunjuk penyalur baru dan penyalur tidak dibebani biaya distribusi jika belum ada lokasi tersebut,” imbuh Menteri Jonan. Selain itu, Menteri ESDM juga menetapkan badan usaha penerima penugasan memberikan insentif berupa margin fee lebih tinggi kepada penyalur di wilayah tertentu. Hingga tahun 2020, ditargetkan teradapat 108 penyalur di lokasi tertentu.

Sementara terkait pembangunan kilang minyak dalam negeri oleh badan usaha swasta, Jonan menyatakan dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan insentif fiskal maupun non fiskal serta pemberian fasilitas seperti pengintegrasian dengan pemroduksian petrokimia. “Penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi dan/atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan/atau impor,” ujar Jonan.

Hasil produksi kilang minyak berupa BBM, lanjut Jonan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hasil produksi kilang minyak juga dapat dijual ke luar negeri, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.“Sementara hasil produksi kilang minyak berupa BBM dapat dijual kepada semua pengguna akhir di dalam negeri. Badan usaha swasta yang menjual hasil produksi kilang minyak kepada semua pengguna akhir, diberikan Izin Usaha Niaga Umum,” kata Jonan.

Dalam proses pembangunan kilang minyak ini, kata Jonan, pemerintah juga menetapkan, pembangunannya harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Hal lain yang disampaikan Jonan menyangkut harga gas untuk kalangan industri. Menteri ESDM akan menetapkan harga jual gas bumi untuk industri pupuk, petrokimia dan baja.

Penetapan harga Gas Bumi tetap ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, yaitu keekonomian lapangan, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri serta nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Sesuai dengan arahan Presiden, harga jual gas bumi untuk bahan baku atau proses produksi pada industri pupuk, petrokimia dan baja, akan ditetapkan maksimal USD 6.00/MMBTU di plant gate dengan menggunakan formula terindeksasi ke produk pupuk, petrokimia dan baja sebagai risk sharing antara produsen dan konsumen gas.

Atas kebijakan ini, SKK Migas akan mengkoordinasikan penyiapan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi pada produsen gas bumi, sedangkan Badan Pengatur mengkoordinasikan penyiapan penyesuaian besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kebijakan Harga Jual Gas Bumi kepada industri pupuk, petrokimia dan baja akan dilakukan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan evaluasi setiap tahun atau sewaktu - waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

“Saya harapkan melalui Peraturan Menteri ini, diharapkan investasi hulu migas dan daya saing 3 jenis industri tersebut semakin meningkat.”tandas Jonan. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login