IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Pengamat : Mafia Migas Masih Bergentayangan

Pengamat : Mafia Migas Masih Bergentayangan

Written By Indopetro portal on Monday, 21 November 2016 | 15:45

indoPetroNews- Pasca Pembubaran Petral, anak Perusahaan Pertamina yang ditenggarai sebagai sarang Mafia Migas, ternyata tidak serta merta menghentikan Mafia Migas dalam pemburuan rente.

"Di awal pemindahan kewenangan impor BBM dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC), Mafia Migas masih saja merecoki dalam pengadaan impor Migas. Sejalan dengan semakin terbukanya tata kelola ISC dalam tender pengadaan migas, gerakan Mafia Migas semakin terbatas," kata akademi UGM, Fahmy Radhi dalam satu diskusi pada Senin (21/11/2016) di Jakarta. Namun Mafia Migas tidak surut dalam melakukan pemburuan rente dengan modus yang lebih canggih

Menurut Fahmy, kasus Glencore dalam mengubah komposisi impor minyak tidak sesuai pesanan ISC merupakan salah satu modus terbaru Mafia Migas dalam pemburuan rente.

"Selain Petral dan ISC, SKK Migas juga menjadi sasaran empuk bagi Mafia Migas dalam pemburuan rente. Lantaran SKK Migas mempunyai kewenangan yang sangat besar tanpa
diimbangi tata kelola yang transparan," ujar Fahmy.

Dia mengutarakan, kewenangan tersebut di antaranya, yaitu memutuskan kontrak lahan migas, melakukan verifikasi Cost of Recovery, dan menjual minyak jatah pemerintah hasil kontrak bagi hasil. "Ditersangkakan dua orang Ketua SKK Migas oleh KPK dan Bareskrim menjadi indikasi bahwa Mafia Migas bergentayangan di SKK Migas," tegasnya.

Fahmy menandaskan, ulah Mafia Migas dalam pemburuan rente, baik di Petral maupun di SKK Migas salah satunya disebabkan tidak ada tata kelola transparan yang diatur dalam UU Migas 22/2001. Oleh karena itu, lanjut Fahmy, revisi UU Migas menjadi sangat urgent untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat ini untuk menangkal Mafia Migas.

Lebih jauh Fahmy mengungkapkan, salah satu subtansi yang harus diatur dalam revisi UU Migas 22/2001 adalah tata kelola kelembagaan Migas. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah kali melakukan yudisial review.

Bahkan, lanjut Fahmy, keputusan MK No. 36/2012 telah membubarkan BP Migas karena dinilai inkonstitusional lantaran tidak sesuai dengan UUD 1945. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login