IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Praktik-praktik Mafia Masih Gerogoti Industri Hulu Migas Indonesia

Praktik-praktik Mafia Masih Gerogoti Industri Hulu Migas Indonesia

Written By Indopetronews on Tuesday, 22 November 2016 | 11:13

indoPetroNews- Percepatan pembahasan Revisi UU Migas 22/2001 bukan hanya karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal UU Migas terdahulu, tetapi terkait dengan berbagai persoalan yang menuntut solusi yang sistemik, seperti ancaman nyata krisis energi pada 2025.

"Indonesia diprediksikan membutuhkan energi 7,496 juta barel setara minyak per hari dengan 47% sumber energi dari migas; dan konsumsi energi 1,4 ton setara minyak per hari. Hal ini berdasarkan data dari DEN, 2016," kata Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, kepada wartawan, Senin (21/11/2016) di Jakarta.

Fakta hari ini, lanjut Maryati, mengutip data SKK Migas 2016, produksi minyak hanya 250 ribu barel per hari dengan 86% total produksi minyak nasional berasal dari lapangan migas yang sudah tua; serta cadangan saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Belum lagi dengan adanya ancaman dari praktik-praktik mafia migas yang terus menggerogoti. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian negara sekitar US$ 336,1 juta atau setara Rp 4,4 triIiun diakibatkan belum terpenuhinya kewajiban keuangan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Migas terhadap Wilayah Kerja yang sudah mengalami terminasi. Hal ini berdasarkan pernyataan Kementerian ESDM, Oktober 2016," ungkap Maryati. SeIaIn itu, KPK juga menemukan bahwa dari 319 Wilayah kerja, ada 143 Wilayah Kerja di hulu migas yang belum melunasi kewajiban keuangan. Sedangkan 141 Wilayah Kerja tidak melakukan kewajiban Environmental Based Assessment-EBA

Menurutnya, akar berbagai persoalan di sektor migas adalah payung hukum yang masih memiliki banyak ceIah, baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, pembinaan maupun pengawasan.

PWYP Indonesia mengindentifikasikan sejumlah isu kunci yang harus dimasukkan ke dalam pembahasan RUU Migas, yaitu perencanaan pengelolaan migas, modeI kelembagaan hulu migas yang memungkinkan adanya proses check and balances; Badan Pengawas, BUMN PengeIoIa, Petroleum Fund, Domestic Market Obligation (DMO), Dana Cadangan, Cost Recovery, Participating Interest (PI), Perlindungan atas dampak kegiatan migas serta reformasi sistem informasi dan partisipasi. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login