IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Revisi UU Migas Harus Perkuat Kelembagaan Migas

Revisi UU Migas Harus Perkuat Kelembagaan Migas

Written By Indopetronews on Tuesday, 29 November 2016 | 10:09

indoPetroNews- Keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seharusnya bersifat sementara hingga disahkannya Undang-undang (UU) Migas yang baru. Namun, tidak segera disahkannya revisi UU Migas keberadaan SKK Migas pun masih dipertahankan hingga sekarang.

"Kalau tetap dipertahankan dalam kurun waktu yang lama, SKK Migas sesungguhnya termasuk ilegal, seperti BP Migas yang sudah dibubarkan oleh MK. Padahal SKK Migas atas nama pemerintah menandatangani setiap kontrak pengusahaan lahan migas," kata mantan anggota Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi kepada wartawan Selasa (29/11/2016) di Jakarta. Kalau SKK Migas dinilai ilegal, maka semua keputusannya bisa dianggap tidak sah, yang berpotensi menimbulkan kekacauan bagi negara.

Oleh karena itu, ungkap Fahmy, revisi UU Migas sangat mendesak untuk segera mengubah kelembagaan SKK Migas yang lebih sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945 dan Keputusan MK.

"Ada dua opsi yang bisa dipertimbangan dalam merivisi fungsi kelembagaan SKK Migas. Opsi pertama, SKK Migas dijadikan sebagai BUMN Khusus dalam skema tiga kaki. Alternatifnya, opsi kedua adalah menyerahkan fungsi dan kewenangan SKK Migas kepada Pertamina, sesuai dengan skema duakaki," imbuh Fahmy.

Lebih jauh Fahmy mengutarakan bahwa terdapat beberapa kelebihan opsi duakaki, yang memberikan kewenangan kepada Pertamina sebagai regulator, kontrol, dan operator, di antaranya yaitu; Pertama, Pertamina menjadi tulang punggung (backbone) negara dalam mengemban fungsi pengelolaan sumber daya alam migas. Kedua, Pertamina pengemban utama privilege yang diberikan Pemerintah di sisi upstream. Ketiga, Pertamina memiliki kapitalisasi aset besar yang memberikan leverage di pasar intemasional. Keempat, Pertamina memiliki keleluasaan dalam manajemen portofolio upstream. Kelima, Pertamina bisa bertindak sebagai regulator, kontrol dan operator.

"Kalau tujuannya untuk memperkuat posisi Pertamina, BUMN yang 100% sahamnya dikuasai negara, sebagai representasi negara dalam pemanfaatan sumber daya migas bagi sebesarnya kemakmuran rakyat, maka opsi duakakilah yang lebih tepat. Namun, kelemahan opsi dua kaki adalah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan ketiga fungsi kewenangan," katanya. Untuk meminimkan adanya konflik kepentingan dalam menjalankan ketiga fungsi itu, imbuh Fahmy, revisi UU Migas juga harus mengatur adanya pemisahan. Kewenangan regulator dan kontrol dilaksanakan oleh Pertamina sebagai Holding Migas, sedangkan fungsi operator dijalankan oleh anak perusahaan Holding Migas. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login