IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Anggota Komisi VII DPR : Gross Split Kangkangi Kedaulatan NKRI

Anggota Komisi VII DPR : Gross Split Kangkangi Kedaulatan NKRI

Written By kusairi kusairi on Saturday, 10 December 2016 | 13:33

indoPetroNews.com - Saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi VII DPR dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pihak anggota dewan minta untuk melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengimplementasikan Gross Split. “Karena ini menyangkut masalah kedaulatan negara terhadap penerapan daripada kontrak ini,” kata anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha, beberapa waktu lalu di Jakarta . Hal ini tidak semata-mata menyederhanakan proses dengan seakan-akan cost recovery menjadi tidak ada.

Padahal sebenarnya ada tetapi diforcastkan di depan sehingga memudahkan proses di dalam rangka menghitung pendapatan negara. “Tetapi harus diingat bahwa Gross Split secara murni diterapkan maka tidak ada hak lagi bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap semua operasi yang akan dijalankan oleh pihak kontraktor,” tandas politiisi Partai Golkar ini.

Dia juga mengatakan bahwa dengan adanya penerapan Gross Split maka keberadaan negara akan sangat berkurang. “Pemerintah tidak bisa lagi memaksa mereka. Misalnya dalam hal penggunaan tenaga kerja lokal,” tegasnya. Pemerintah juga tidak dapat mensyaratkan hal-hal yang memberatkan operasi dari pihak kontraktor.

Dalam mekanisme Gross Split, kata Satya, pihak kontraktor sudah terbatasi karena ia harus berjuang agar revenue yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan kesepakatan awal. “Kalau mekanisme cost recovery ataupun yang konvensional saat ini, hal tersebut masih dimungkinkan bagi pemerintah untuk masuk ke semua lini kebijakan operasi . Selain itu juga diharapkan ada transfer teknologi .

“Kalau pun ada kebocoran, itu berarti fungsi pengontrolan yang kurang berjalan dengan baik. Tetapi keberadaan dan eksistensi negara di situ masih ada. Karena itu kita minta pemerintah untuk melakukan kajian yang betul-betul konprehensif agar gross revenue itu nanti apabila diterapkan dengan syarat-syarat di mana keberadaan pemerintah masih bisa diletakkan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33,” tegas Satya.

Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penerjemahan Pasal 33 UUD 1945 itu ada 5 poin tersebut apakah cocok dengan mekanisme Gross Split. “Diantaranya adalah negara yang mengelola dari SDA, mulai dari kebijakan dan mengontrol. Yang dimaksud berdaulat itu adalah apabila menjadi rezim izin. Poin lainnya adalah keikutsertaan negara melalui penyertaan melalui BUMN,” paparnya.

Lalu bagaimana kita menerjemahkan gross revenue dalam konteks pasal 33 UUD 1945 seperti yang diputuskan MK. “Apakah nyambung dengan sistem gross split?, gugat Satya.

Pemerintah menyatakan sistem Gross Split ini dapat dipercepat dan tidak ada pembahasan diakhirnya. Sementara mekanisme cost recovery diklaim terlalu berlarut-larut dan terjadi mark up. Kendati demikian, kata Satya, pihak pemerintah jangan terlampau menyederhanakan masalah.

“Dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) kita tidak hanya memikirkan revenue saja. Tapi memikirkan adanya kedaulatan negara. Sampai sejauhmana Sumber Daya Manusia (SDM) kita mampu mengimbangi dan meningkatkan produksi serta tenaga kerja lokal. Sementara dalam Gross Split semua hal tadi tidak berlaku lagi,” katanya.

“Gross Split memang cepat, tetapi mengangkangi kedaulatan negara dan bangsa,” tegasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login