IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » DEN : Skema Gross Split Nihilkan Kontrol Negara Atas Produksi Migas Nasional

DEN : Skema Gross Split Nihilkan Kontrol Negara Atas Produksi Migas Nasional

Written By Indopetro portal on Thursday, 29 December 2016 | 09:06

indoPetroNews- Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan perubahan sistem pengusahaan minyak dan gas bumi (migas) menjadi sistem gross split, mendapat reaksi dari Dewan Energi Nasional (DEN). Apa saja poin tanggapannya?

Kendati memahami prinsip sistem gross split PSC merupakan salah satu terobosan untuk memecahkan permasalahan dan kebuntuan perkembangan industri migas di Indonesia, tetapi ada beberapa kelemahan yang terkandung di dalamnya.

"Dalam konteks Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang rincian kegiatan dan programnya dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), terdapat beberapa potensi kelemahan sistem gross split PSC," kata Andang Bachtiar, AUPK Tekonologi Dewan Energi Nasional 2014-2019 kepada wartawan, Rabu (28/12/2016) di Jakarta.

Diantara kelemahannya, ungkap Andang, kontrol negara atas produksi migas nasional jadi berkurang atau bisa hilang sama sekali.

Selain itu, kontrol negara atas pengolahan reservoir juga menjadi berkurang atau bisa hilang sama sekali, yang akan berujung pada melesetnya rencana produksi migas nasional akibat dan kerusakan reservoir.

"Kelemahan lainnya adalah menjadikan rencana pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekoplorasi migas 3 kali lipat dari sebelumnya dalam 5 tahun ke depan akan sulit terlaksana karena kontraktor-kontraktor gross split PSC akan lebih mengutamakan efisiensi biaya dan penggejotan produksi untuk revenue daripada beresiko mengeluarkan biaya untuk eksplorasi," paparnya.

Dia juga mengutarakan bahwa EOR (Enhanced Oil Recovery) dan lapangan marginal akan sulit dikembangkan karena biayanya yang besar dan IRR-nya yang kecil. Padahal dalam RUEN sudah direncanakan dalam 5 tahun ke depan kita akan mulai meningkatkan produksi dari potensi EOR sejumlah 2,5 milyar barrel minyak bumi yang masih tersimpan di reservoir.
Hal yang jadi titik kelemahan lain, ungkap Andang, pengembangan SDM (sumber daya manusia), transfer teknologi, TKDN (tingkat komponen dalam negeri) dan juga standarisasi akan sulit diimplementasikan karena kurang atau tidak adanya kontrol langsung pemerintah pada proses E&P dalam sistem gross split PSC.

Untuk mengantisipasi potensi kelemahan sistem Gross Split PSC tersebut di atas, Andang menyarankan Menteri ESDM dalam kontrak kerja sama memberikan batasan-batasan terhadap kontraktor di dalam syarat dan ketentuan (term and condition) sedemikian rupa sehingga dapat mengamankan kepentingan negara terutama terkait dengan Ketahanan Energi Nasional.

Batasan tersebut antara lain adalah; Sistem gross split PSC diprioritaskan untuk diterapkan pada blok-blok migas produktif yang akan habis kontraknya dalam waktu dekat yang cadangan tersisa dan potensi sumber daya migasnya relatif lebih pasti diketahui daripada blok-blok migas yang masih dalam tahap eksplorasi.

"Batasan lainnya, untuk blok-blok migas produktif: besaran gross split ditentukan berdasarkan keekonomian rencana pengembangan tiap-tiap lapangan migas," lanjut Andang. Sedangkan untuk blok-blok migas eksplorasi besaran gross split ditentukan berdasarkan keekonomian rencana pengembangan konseptual dari sumber daya migas blok yang bersangkutan, yang nantinya setelah adanya discovery dimungkinkan renegosiasi gross split berdasarkan hasil temuan dan biaya yang sudah dikeluarkan.

Batasan lainnya, kata Andang, adanya penetapan level produksi yang sesuai dengan kondisi lapangan migas dan kebutuhan nasional terhadap minyak dan gas bumi sehingga kontraktor tidak terlalu mengontrol produksi di level tertentu saja hanya untuk kepentingan bisnis kontraktor.

Lebih jauh Andang juga mengungkapkan bahwa klausul tentang kewajiban manajemen reservoir di dalam kontrak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi sesuai dengan rate produksi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan tidak terjadi peak production secara cepat dan penurunan level produksi secara drastis yang dilakukan oleh kontraktor untuk mempercepat mendapatkan keuntungan dengan menggenjot produksi di awal masa kontrak.

Batasan lainnya, imbuh Andang, adalah adanya komitmen eksplorasi harus dicantumkan dalam kontrak kerja saran, sebagai contoh dengan menetapkan 30-40% reserves yang akan di produksi akan didapatkan kembali melalui pelaksanaan kemitraan eksplorasi sehingga jumlah cadangan migas dapat dijaga.

"Gross split
bersifat regresif sehingga akan berdampak ketika terjadi perubahan harga minyak atau gas, sehingga diperlukan insentif terhadap kontraktor ketika harga di bawah base line price dan diperlukan penambahan bagian pemerintah ketika harga minyak dan gas mengalami kenaikan tajam untuk mendapatkan windfall profit bagi pemerintah," paparnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login