IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Dirjen EBTKE : APBN 2017 Tidak Cantumkan Insentif EBT

Dirjen EBTKE : APBN 2017 Tidak Cantumkan Insentif EBT

Written By Indopetro portal on Wednesday, 21 December 2016 | 14:05

indoPetroNews- Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengembang Energi Baru Terbarukan (EBT). Kondisi riil saat ini minat investasi dari pihak pengembang EBTKE cukup besar. Walaupun demikian, sayangnya insentif EBT tidak tersedia dalam APBN 2017.

"Bahkan kebijakan harga feed in tariff belum berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan KESDM," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, dalam satu diskusi pada Rabu (21/12/2016) di Jakarta. Namun masalah perizinan dan non perizinan telah dilakukan penyederhanaan.

"Pekerjaan Rumah lainnya adalah terdapat 2.519 desa tanpa listrik dan 12.659 yang kekurangan suplai tenaga listrik," ujar Rida.

Untuk itu, lanjut Rida, pihaknya telah mengeluarkan beberapa regulasi pengembangan EBT. Diantaranya adalah:
Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi bertujuan memberikan insentif dalam bentuk bonus produksi untuk kegiatan pengembangan panas bumi.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertujuan mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;

Ketiga, mendorong pemanfaatan implementasi EBT melalui penerapan feed in tariff (FiT) melalui antara lain, Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2016 tentang Feed-in Tariff PLT Surya Fotovoltaik. Selain itu juga adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Feed-in Tariff PLT Biogas dan Biomassa.

Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk DAK Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2016, yang bertujuan menyiapkan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan energi baru terbarukan.

Kelima, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Penunjang Konservasi Energi Berbasis Kontrak Kinerja Penghematan Energi yang bertujuan mengembangkan kegiatan usaha jasa konservasi energi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing dan efisien.

Dan keenam, finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login