IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , » DPR Belum Sepakati Badan Pengganti SKK Migas

DPR Belum Sepakati Badan Pengganti SKK Migas

Written By Indopetronews on Wednesday, 14 December 2016 | 21:35

indoPetroNews- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat tertutup finalisasi draft RUU Migas pada Rabu (14/12/2016). Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Agora Initiative dengan mengundang panitia kerja Komisi VII Revisi UU Migas untuk berdiskusi menjelaskan perspektif parlemen terkait revisi Undang-undang Migas.

Proses revisi UU Migas di DPR masih terkendala dengan belum disepakatinya tata kelola sektor hulu migas, terutama dalam menentukan badan pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) guna memenuhi amanat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi VII DPR mengusahakan agar peran SKK Migas sebagai pengelola sektor hulu migas bisa dikembalikan lagi ke Pertamina namun jangan sampai mengulang kesalahan di masa lalu.

Pandangan ini dikemukakan oleh Harry Purnomo, anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra dalam diskusi bertajuk "Revisi UU Migas: Peran dan Posisi Pertamina dalam Mendorong Ketahanan Energi Nasional" yang diselenggarakan di Tanamera Coffee, Jakarta, Rabu (14/12/ 2016). Pembicara lain yang hadir adalah Kurtubi dari Fraksi Nasdem dan Kholid Syeirazi, cendekiawan Ikatan Sarjana NU (ISNU).

"Yang belum disepakati di Komisi VII adalah bentuk kelembagaan hulu migas. Fraksi Gerindra dan Nasdem sebetulnya sudah satu sepakat bahwa SKK Migas sebaiknya disatukan dengan Pertamina, tapi dengan beberapa modifikasi," kata Harry. "Tapi formatnya tak mudah disetujui karena di tingkat atas belum sampai ada kesepahaman."

Harry menekankan bahwa posisi Pertamina sangat menentukan dalam mewujudkan ketahanan energi, dalam hal ini mengamankan pasokan migas untuk masyarakat. Sedangkan, peran perusahaan migas swasta nasional selama ini hanyalah sebagai pelengkap saja. Karena itu, sangat penting mendorong Pertamina bisa kembali menguasai produksi migas nasional melalui penguasaan sektor hulu. "Selama ini keuntungan kotor migas kita hanya 35% dari produksi 800 ribu barel minyak per hari, sedangkan 65% dikuasai perusahaan minyak asing," kata Harry. "Kalau Pertamina bisa kembali menguasai hulu, yang 65% keuntungan kotor itu bisa dikuasai Indonesia."

Menyangkut soal Pertamina, Harry juga memiliki pemahaman yang sama dengan menteri ESDM dengan wacana pembentukan Holding Pertamina yang menjadi induk dari BUMN energi yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya Pertamina, PGN, SKK Migas dan PLN. Ia juga menuturkan, kesulitan untuk proses sinergi BUMN sektor energi karena adanya ego sektoral. Ia sangat menyayangkan persaingan yang terjadi antara Pertamina dengan PGN karena pada dasarnya kedua perusahaan tersebut bisa bekerjasama.

Kholid yang juga merupakan pengamat migas dari Center for Energy Policy mengungkapkan bahwa konsep tata kelola migas yang baru nantinya jangan sampai mengulangi kesalahan yang timbul dari tata kelola migas yang diatur dalam UU Nomor 81 tahun 1971 yang telah digantikan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Kesalahan yang dimaksud antara lain memberi kewenangan begitu besar kepada Pertamina, namun di lain pihak mewajibkan sebagian besar pemasukan hasil hulu migas disetor ke kas negara. Ditambah lagi aturan yang melarang Pertamina melakukan investasi berisiko di hulu migas yaitu eksplorasi. "Akibatnya Pertamina tak memiliki kemampuan finansial untuk menggarap blok migas sendiri," kata Kholid.

"Kondisi ini juga menyebabkan kenapa saat ini Pertamina lebih banyak menguasai sektor hilir migas. Sekitar 90% pendapatannya dari hilir, tapi 90% keuntungannya datang dari hulu," ujarnya memberi gambaran bahwa sektor hulu sebetulnya jauh lebih menguntungkan dibandingkan hilir.

Sementara pendapat yang sangat berbeda diutarakan oleh Kurtubi, “Atas nama Fraksi Nasdem, sikap kami terhadap revisi UU Migas adalah kuasa penguasaan migas harus dikembalikan kepada Pertamina (sebagai regulator migas) dan SKK Migas harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan semangat UUD 1945,” kata Kurtubi. Lebih lanjut Kurtubi menginginkan cadangan migas yang terdapat di Indonesia menjadi milik Pertamina sehingga memudahkan dalam mencari modal.

Kesimpulan yang didapatkan dari pelaksanaan diskusi revisi UU Migas adalah terdapat dua kubu besar di Parlemen yaitu kubu pertama, yang menginginkan keberadaan fungsi dari SKK Migas selaku lembaga yang menjalankan business right pengusahaan migas dipertahankan dengan bentuk yang baru (BUMN-K) bersama dengan Pertamina.

Kubu kedua yang menginginkan keberadaan SKK Migas dihilangkan dan fungsi pertamina sebagai regulator migas dikembalikan. Ketiga pembicara juga menekankan, apapun bentuk dan posisi Pertamina dan SKK Migas yang akan diputuskan nanti, sangat penting bagi Pertamina dan dan PGN mendorong ketahanan migas dengan membentuk cadangan migas strategis untuk kebutuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Sebagai catatan, Agora Initiative merupakan lembaga kajian yang berfokus kepada kebijakan publik. Agora didirikan dengan tujuan untuk mengawal proses pembentukan kebijakan publik dan menyebarluaskan informasi secara berimbang kepada masyarakat. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login