IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » FSPPB Tolak Skema Joint Venture RDMP dengan Pihak Asing

FSPPB Tolak Skema Joint Venture RDMP dengan Pihak Asing

Written By Indopetro portal on Tuesday, 27 December 2016 | 20:30

indoPetroNews- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tidak menolak program Refinery Development Master Plan (RDMP). Namun yang ditolak skema Joint Venture (JV).

"Kita tegaskan tidak menolak RDMP, yang kita tolak JV," tegas Arie Gumilar, Sekjen FSPPB kepada sejumlah media, Senin siang (27/12/2016) di Jakarta.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) khususnya Direktorat Pengolahan berusaha agar pemenuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri sebeIumnya berasal dari KiIang Minyak sendiri (agar tidak impor BBM lagi) adalah dengan mengimplementasikan Program RDMP yang saat ini cukup baik. "Sungguh disayangkan jika program yang bagus ini harus dijalankan dengan sistem Joint Venture dengan Perusahaan Asing," kata Arie.

Sementara itu, Presiden FSPPB, Noviandri, menyatakan langkah Direksi PT Pertamina (Persero) sedang menjalankan upaya-upaya pengkerdilan PT Pertamina (Persero) dan Pelepasan Asset Negara melalui kegiatan Joint Venture dalam Implementasi Program RDMP tersebut.

"FSPPB meminta kepada Joko Widodo, Bapak-bapak Wakil Rakyat yang berada di DPR Rl serta seluruh stakeholder Pertamina untuk batalkan Joint Venture pembangunan/pengembangan kilang dengan pihak manapun," tegas Noviandri.

Dia mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan resolusi pembatalan dimaksud adalah: Pertama, pngembangan bisnis migas ke depan harus mengutamakan prinsip-prinsip nasionalisme yang bertujuan untuk memperkuat kadaulatan energi nasional melalui Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan migas nasional.

Kedua, pengembangan kilang dengan model Joint Venture adalah bentuk unbundling untuk melemahkan Pertamina seperti yang telah dilakukan Wond Bank dalam LOI RI-IMF 20 Januan' 2000.

Ketiga, penyertaan modal berupa aset Pertamina yang notabene juga merupakan aset negara sama dengan menjual atau menggadaikan negara.

Keempat, Direksi, Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan harus menyadari bahwa upaya melakukan Joint Venture kilang eksisting dengan perusahaan asing secara nyata bertentangan dan kontradiktif dengan upaya yang diperjuangkan oleh FSPPB dan banyak komunitas anak bangsa Iainnya dalam rangka menegakkan Kedau|atan Energi (khususnya migas) seperti mempertahankan Pertagas, merebut Blok-blok yang habis masa kontraknya (Blok Madura, Blok Siak, Blok Mahakam dan lain-lain).

Kelima, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam dunia bisnis terkait mekanisme pembiayaan proyek, Joint Venture umumnya hanya diberlakukan pada bisnis yang kurang menarik atau pada bisnis supply chain yang sangat dibutuhkan. Menjadi pertanyaan bila kilang besar seperti RU IV Cilacap yang memiliki margin sudah cukup tinggi dilakukan mekanisme Joint Venture.

Keenam, pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilakukan penandatanganan Joint Venture Development Agreement (HoA) RDMP Cilacap dengan CEO Saudi Aramco.

Oleh karena itu, kata Noviandri, FSPPB meminta kepada Direksi PT Pertamina (Persero) untuk membatalkan proses JVDA dimaksud demi kemandirian energi dalam rangka menegakkan Kedaulatan Energi.

"Kita mendorong pemerintah untuk memberikan hak monetisasi cadangan migas nasional kepada Pertamina sebagai perwujudan penugasan pemerintah dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM ke seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga equity Pertamina menjadi tinggi dan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sumber pendanaan proyek," papar Noviandri.

Pihaknya, lanjut Noviandri, mendorong direksi untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, salah satu alternatifnya pendanaan pemerintah yang diperoleh dari Tax Amnesty.

Di samping itu, pihak FSPPB juga mengupayakan Proyek RDMP agar dilakukan bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kecukupan anggaran sehingga pembiayaan proyek dapat sepenuhnya oleh Pertamina seperti yang dilakukan untuk Kilang RU V Balikpapan.

"Saat ini seluruh pekerja yang tergabung di dalam Serikat Pekerja di daerah-daerah unit operasi yang berada dibawah FSPPB sedang menyuarakan penolakan skema Joint Venture melibatkan asset eksisting dan meminta kepada Direksi Pertamina agar membatalkan segala bentuk skema Joint Venture tersebut," tegas Noviandri. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login