IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Gross Split Diharapkan Jadi Obat Mujarab, Bukan Bencana Migas Nasional

Gross Split Diharapkan Jadi Obat Mujarab, Bukan Bencana Migas Nasional

Written By Indopetro portal on Monday, 19 December 2016 | 08:45

indoPetroNews- Dunia minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dipengujung akhir tahun 2016 mendadak heboh ketika Menteri ESDM Jonan dalam Rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR Komisi VII, pada 12 November 2016 menggagas kebijakan baru disektor hulu migas yang selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 2010 yang merupakan turunan dari Undang Undang Migas Nomor 22 2001 dengan skema Production Sharing Contract (PSC) cost recovery akan diubah menjadi skema gross split.

Akibatnya muncul pro kontra di ruang publik dalam menyikapinya. Bagi pro telah menjustifikasi bahwa kebijakan ini akan mengikis habis praktek busuk mark up antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Sementara bagi yang kontra telah menstigma kebijakan sangat liberal dan negara tidak berdaulat serta nyata melanggar pasal 33 UUD 1945. Padahal semua sepakat sejak UU Migas lahir pada 2001 itulah awal mulanya liberalisasi sektor migas nasional.

"Faktanya lifting minyak mentah nasional hanya produksinya sekitar 820.000 barel per hari (BPH) dan gas sebesar 1.115 barel setara minyak perhari (BSMPH) dan berbanding terbalik terhadap laju peningkatan konsumsi BBM nasional, yang pertahun mencapai sekitar 1.6 juta barel perhari. Defisit minyak mentah nasional harus dicari solusinya dengan meningkatkan aktifitas sektor hulu yang sedang lesu saat harga minyak dunia sudah 2 tahun terakhir ini rata rata sekitar USD 50 per barrel," kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, kepada indoPetroNews.com Senin (19/12/2016) di Jakarta.

Walaupun ada tanda-tanda harga minyak akan naik lagi pada 2017 seiring terjadinya kesepakatan seluruh anggota OPEC dan non OPEC untuk menurunkan kuota produksinya.

Hal tersebut, lanjut Yusri, dapat dilihat pada 16 Desember 2016 Pertamina telah menaikkan harga BBM umumnya (Pertamax, Pertalite dan Dexlite) dan akan berencana menaikan BBM tertentu (Premium Ron 88 dan Solar) awal Januari 2017.

Adapun latar belakang awal gagasan skema gross split tentu dapat dipahami ketika timbul pertanyaan mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menahan kebijakan soal penurunan tarif pajak sektor hulu migas sehingga revisi PP 79/2010 terkendala hingga kini, padahal usulan revisi tersebut sudah lama diwacanakan oleh Menteri ESDM Achandra Tahar pada awal Agustus 2016 dan dilanjutkan oleh Plt Menteri ESDM Luhut Panjaitan pada akhir Agustus.

"Menarik ditelusuri awal revisi PP 79 agar menarik investor mau melakukan eksplorasi daerah sulit dan mengandung resiko tinggi kegagalannya agar diperoleh cadangan migas baru. Karena selama ini ratio penemuan cadangan baru dengan tingkat produksinya berada sekitar angka 50 (Reserve Replacement Ratio / RRR) sudah mengancam ketahanan energi Nasional. Seharusnya rasio yang ideal dan bagus adalah angka diatas 100," lanjut Yusri.

Selain itu, lanjutnya, telah terjadi penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang drastis dari sektor migas terhadap penerimaan APBN sejak 2015 dan 2016 yang disebabkan turunnya harga minyak dunia dimulai sejak akhir thn 2014. "Kalau kita melihat kontribusi PNBP sektor migas terhadap APBN 2014 masih diangka 19%, maka pada tahun 2015 menjadi 7% dan 2016 turun jadi 6% dari target APBN sebesar Rp 1.784 triliun," papar Yusri.

Bahkan, ungkap Yusri, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi pada 6 Januari 2016 telah merilis penerimaan negara bukan pajak telah tekor sebesar USD 1, 04 miliar (sekitar Rp 14 triliun). "Artinya terjadi lebih besar pengeluaran pergantian biaya operasi / cost recovery sebesar USD 13 , 9 miliar daripada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya USD 12,68 miliar. Ironis memang, dan ini terjadi kali pertama dalam sejarah pengelolaan migas kita," tegasnya.

Dia juga menengarai, yang lebih mengejutkan publik adalah ketika BPK RI pada 14 April 2016 merilis temuan dugaan mark up cost recovery dilakukan oleh 7 Kontraktor Kontraktor KKS yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 4 triliun. "Bahkan saya menduga nilai temuan bisa lebih besar dari temuan BPK tersebut. Faktanya, banyak kasus korupsi yang sudah terungkap seperti kasus bekas Direktur Pertamina SA dalam kasus TEL, Dirut PLN EW, kepala SKK Migas RR sudah jadi terpidana dan RP tersangka dalam kasus kondensat TPPI dan bekas Menteri ESDM JW, Sekjennya WK dan Dirjen LPE JP sudah jadi terpidana. Bahkan banyak sekali pejabat migas lain menyandang status yang sama," ujar Yusri.

Boleh jadi, inilah membuat Menteri Sri Mulyani gundah atas ancaman pengurangan penerimaan negara dari sektor migas. Seperti diketahui, Sri Mulyani pada 12 November 2016 minta KPK harus serius menelisik kasus kasus korupsi di Kementerian Keuangan dan sektor energi (ESDM, SKK Migas, Pertamina, PLN dan PGN) maka 50% persoalan negara ini beres.

Yusri menegaskan kalau hal itu dilakukan dengan serius oleh penegak hukum mungkin saja wacana " gross split " tidak akan pernah muncul untuk mengantikan skema cost recovery. Karena tidak seorangpun bisa menjamin, termasuk Menteri dan Wakil Menteri ESDM bahwa skema " gross split" lebih baik dari skema cost recovery. Karena konsep PSC dengan skema cost recovery lahirnya dari Indonesia dan sudah dijadikan konsep oleh sekitar 52 negara produsen minyak di seluruh dunia. Hasilnya sangat adil bagi negara dan pihak kontrakto serta sangat maju sektor migasnya. Bahkan tidak pernah ada upaya perubahan skema PSC sampai saat ini.

Bila mengacu pada amanat UU Migas Pasal 4 dan 44 yang secara jelas dan tegas telah menugaskan Badan Pelaksana / SKK Migas, yang status hukumnya tidak jelas paska putusan Makamah Konstitusi pada 13 November 2012 tentang pembubaran BPMigas, sudah secara gamblang disebutkan hal-hal berikut:

Pertama, kepastian penerimaan negara yang maksimal untuk mensejahterakan rakyat.
Kedua, penemuan cadangan migas dan peningkatan produksi migas.
Ketiga, peningkatan Tingkat Kandungan dalam negeri (TKDN).
Keempat, penggunaan tenaga ahli lokal dan pekerja lokal yang maksimal.
Kelima, menciptakan iklim kondusif dan menarik bagi Investor.

"Apapun keputusan akhir pemerintah terhadap apakah skema gross split atau "modifikasi PSC " seandainya sudah menjadi keputusan, harusnya melalui kajian yang menyeluruh (aspek kepastian hukum dalam kontrak, ekonomi dan teknis) dengan membuat modeling keenomiannya dengan analisa sensitifitas terhadap parameter parameter tersebut diatas," tegas Yusri.

Sehingga hasil akhirnya bisa menjadi obat mujarab atas masalah mendasar sektor migas
bukan menjadi bencana bagi negara. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login