IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Iklim Investasi Migas Indonesia Belum Kondusif

Iklim Investasi Migas Indonesia Belum Kondusif

Written By Indopetro portal on Tuesday, 20 December 2016 | 09:25

indoPetroNews- Iklim investasi industri, termasuk minyak dan gas bumi (migas) masih belum beranjak bagus. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha, dalam satu diskusi pada Senin (19/12/2016) di Jakarta. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur berdasarkan survei beberapa lembaga. Apa saja indikatornya?

Iklim investasi Indonesia berada di peringkat 91 dari 191 negara (2016: Peringkat 106). Sementara Malaysia di peringkat 23, Rusia 40, Brunei 72, Vietnam 82 Iran 120, dan Brazil 123. Hasil survei tersebut berdasarkan Index Kemudahan Melakukan Bisnis 2017 yang dilakukan oleh World Bank.

Politisi Partai Golkar ini juga memaparkan perspektif kalangan pemangku kepentingan, seperti PricewaterhouseCooper Oil and Gas Survey 2016. Menurut lembaga ini, lanjut Satya, ada kurang keselarasan visi dan kebijakan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementrian Perindustrian. "Juga terdapat ketidakpastian antara hasil audit Cost Recovery SKK Migas dan BPKP. Juga contract sanctity and PSC extension," ujar Satya. Disamping itu, imbuh Satya, masih mengutip PricewaterhouseCooper Oil and Gas Survey 2016, tidak adanya satu institusi yang secara khusus menyelesaikan sengketa antara lembaga pemerintah di berbagai departemen dan lembaga.

Sedangkan Fraser Institute Global Petroleum Survey 2016, kata Satya, melihat beberapa persoalan. Diantaranya adalah peraturan kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi domestik.

Selain itu, juga pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada blok offshore. "Di Indonesia kami terpaksa menggunakan barang di bawah spesifikasi dan kualifikasi orang (sering dari manufaktur Cina, bukan Indonesia)," kata Satya, mengutip salah seorang pelaku bisnis migas.

Dia juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, sangat kompleksnya peraturan perundangan dan birokrasi yang berlapis sehingga menunda persetejuan dan keluarnya izin. Kedua, tertundanya pengambilan keputusan pada isu isu strategis (Perpanjangan Kontrak PSC, Komersialisasi Gas, dan Masela).

Ketiga, munculnya peraturan baru yang mengurangi keekonomian proyek dan menciptakan
ketidakpastian (uncertainty). Keempat, sangat kompleksnya dalam berhubungan dengan pemerintah pusat dan pihak Pemda. Kelima, cekungan hidrokarbon yang sudah mature, dan ketentuan PSC yang tidak mendukung tingkat keekonomian. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login