IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Skema Gross Split Kontrak Migas Khianati Nawacita

Skema Gross Split Kontrak Migas Khianati Nawacita

Written By Indopetronews on Wednesday, 7 December 2016 | 17:57

indoPetroNews- Rencana Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan sistem gross split untuk kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) bertentangan dengan UUD 1945 dan mengkhianati program Nawacita Jokowi dimana Negara harus hadir dalam setiap sendi berkehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan hulu minyak dan gas bumi.

Ketua Bidang Energi Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menegaskan bahwa ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang ingin menghilangkan kontrol dan peran negara dalam pengelolaan strategis sumber daya alam Indonesia melalui penghapusan Cost Recovery dan menerapkan sistem bagi hasil dengan skema Gross Split.

Dalam kontrak kerja sama saat ini, menggunakan skema Bagi Hasil dengan cost recovery, negara dalam hal ini diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan kontrol, pengawasan dan pengendalian, terhadap setiap rencana kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) atau perusahaan minyak dan gas asing maupun nasional.

“Dengan sistem bagi hasil menggunakan cost recovery, negara melalui SKK Migas bisa memaksa Kontraktor KKS menempatkan dananya di bank BUMN, bisa memaksa Kontraktor KKS mengurangi tenaga kerja asing, bisa memaksa Kontraktor KKS menggunakan produk-produk Indonesia, bisa memaksa Kontraktor KKS menggunakan produk pengusaha lokal, bisa memaksa Kontraktor KKS menggunakan hasil petani lokal, bisa memaksa Kontraktor KKS membantu mengembangkan kemampuan masyarakat lokal,” tegas Tumpak kepada wartawan, Rabu (7/12/2016) di Jakarta.

Hal itu, lanjutnya, berbeda sekali dengan sistem bagi hasil menggunakan skema Gross Split dimana Kontraktor KKS diberi kewenangan penuh mengelola sendiri rencana anggaran dan kegiatan tanpa dikontrol oleh negara. Dengan demikian sistem pengelolaan hulu migas dengan skema Gross Split adalah upaya liberalisasi sektor hulu migas di Indonesia.

Saat ini, Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sedang berupaya membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM untuk penerapan sistem bagi hasil dengan skema Gross Split untuk diberlakukan di dalam pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login