IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Jangan Ubah PI 10% dari Berkah Jadi Kutukan

Jangan Ubah PI 10% dari Berkah Jadi Kutukan

Written By Indopetro portal on Monday, 30 January 2017 | 19:11

indoPetroNews- Terbitnya regulasi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Participating Interest (PI) 10% bagi daerah, mendapat sambutan positif dari Publish What You Pay (PWYP).

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengatakan bahwa PI adalah hak daerah untuk berpartisipasi sekaligus berperan aktif dalam pengelolaan migas untuk kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. PI tidak boleh dimaknai sebagai pembagian saham untuk daerah tanpa syarat, tanpa kewajiban dan hanya berorientasi pembagian keuntungan semata.

“Mengelola PI artinya daerah harus membayar kewajiban keikutsertaan modal dengan besaran maksimal 10%; terikat dengan poin-poin kontrak kerjasama yang juga bersedia menanggung risiko apabila merugi,” kata Maryati kepada sejumlah media, Senin (30/1/2017) di Jakarta.

Tujuan pemberian PI melalui BUMD, lanjut Maryati, agar daerah dapat benar-benar berpartisipasi dalam pengelolaan hulu migas, termasuk untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola, alih teknologi, serta melakukan pengawasan langsung kinerja industri migas di daerah-mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Tentu saja, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan kapasitas SDM maupun manajemen BUMD yang benar-benar kuat dalam memahami bisnis proses di sektor hulu migas.

Sementara itu, Carolus Tuah, Direktur Pokja-30 Kalimantan Timur mengingatkan bahwa BUMD pengelola PI harus menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PI. BUMD harus membuka rencana kelola PI, rencana usaha serta mempublikasikan laporan tahunan yang telah audit. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan PI. Karena memang tujuan besar pengelolaan PI oleh daerah adalah untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat daerah.

"Tantangan selanjutnya adalah membuktikan bahwa BUMD adalah instrumen daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan penerimaan daerah. Selama ini, BUMD identik dengan kinerja yang buruk, tidak transparan dan akuntabel, rawan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta hanya menjadi “sapi perah” pejabat dan politisi korup. Jangan sampai PI terus mengulang fenomena bagi daerah kaya migas, dari berkah menjadi kutukan,” tandas Carolus Tuah.

Sebagai catatan, setidaknya ada 10 (sepuluh) blok migas yang akan berakhir masa kontraknya sampai 2018, dimana Pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya yaitu blok Offshore Northwest Java (ONWJ), blok Mahakam (Total E&P Indonesia), blok Attaka (Inpex Corporation), blok South East Sumatera (CNOOC), blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), blok Tengah (Total E&P Indonesia), blok North Sumatera Offshore (Pertamina), blok Tuban, blok Ogan Komering dan Blok Sanga-Sanga. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login