IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Kadiv PPBN SKK Migas : Pelaku Hulu Migas Junjung Perilaku Bersih dan Transparan

Kadiv PPBN SKK Migas : Pelaku Hulu Migas Junjung Perilaku Bersih dan Transparan

Written By Indopetro portal on Thursday, 26 January 2017 | 10:55

indoPetroNews- Untuk ketiga kalinya Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara (PPBN) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan Focus Group Discussion terkait Right to Audit Clause 2017.

“Ada 23 kantor akuntan publik dan kantor investigasi. Kita mengundang kantor-kantor tersebut dalam rangka kegiatan Right to Audit Clause yang telah memasuki tahun ke tiga yang dilakukan oleh SKK Migas. Dari 23 kantor yang diundang, 7 kantor yang belum melakukan konfirmasi kehadiran,” kata Kepala Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara, Arif Sukmawijaya, Rabu (25/1/2017) di Jakarta.

Istilah Right to Audit atau bahasa yang sering didengar oleh para auditor sebagai ABC Complain Review di Inggris diterjemahkan oleh SKK Migas sebagai Right to Audit.” Klausulnya harus tertuang dalam kontrak yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dengan para vendornya. Dan ini berlaku mulai PTK 007 Buku II Revisi III yang berlaku pada tiga tahun silam,” papar Arif.

Right to Audit adalah surat pernyataaan di atas materai yang harus ditandangani oleh pimpinan tertinggi, yang berisi kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan di Amerika. Dan ABC kalau di Inggris oleh auditor independen, yang ditunjuk oleh Kontraktor KKS dan atau SKK Migas berdasarkan data copy dan data digital.

Hingga saat ini, lanjut Arif, yang baru dilakukan adalah yang ditunjuk oleh SKK Migas, yang untuk Kontraktor KKS masih belum dilakukan. “Sifat dari Right to Audit itu adalah semacam review/complied terhadap UU Anti Korupsi ACBA dan ABC yang perlu di-highlight,” tandasnya.

Dia mengutarakan bahwa pihak yang melakukan adalah auditor independen yang sudah mempunyai SOP secara independen. “Bebas dari conflict of interest. Dan yang selalu kita lakukan, yaitu melakukan tes terhadap conflict of interest supaya tidak ada hambatan dalam pelaksanaan audit/review,” tandasnya.

Latar belakang dari Right to Audit Clause adalah perusahaan migas (khusus perusahaan migas di world wide) pernah mempunyai masalah hukum karena terkait dengan masalah korupsi sehingga reputasi dan lainnya dikorbankan. “Imbas dari reputasi tersebut tidak hanya kepada perusahaan tersebut tetapi juga berdampak pada seluruh industri. Dan itu merusak industri lain yang mendukung industri migas sendiri,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Arif, Right to Audit Clause memberikan pesan yang kuat terhadap seluruh organisasi, vendor, pihak ketiga, publik dan instansi lainnya yang selalu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan industri hulu migas. “Hal ini menunjukkan bahwa industri hulu migas menjunjung dan mendukung perilaku yang bersih dan transparan sehingga pertumbuhan industri ini akan lebih cepat dan efisien,” tegasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login