IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Kepala SKK Migas : Permen 37 2016 Diharapkan Dorong Percepatan Target Produksi Migas

Kepala SKK Migas : Permen 37 2016 Diharapkan Dorong Percepatan Target Produksi Migas

Written By Indopetro portal on Friday, 20 January 2017 | 22:36

indoPetroNews- Tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) minyak dan gas bumi (migas), masyarakat setempat, aparat penegak hukum terkait penerapan perizinan di daerah dari kegiatan usaha hulu migas. Apa saja bentuk kesalahpahamannya?

“Kegiatan hulu migas dianggap sebagai kegiatan swasta sehingga semua ketentuan dan sikap dari masyarakat dikesankan seolah-olah hulu migas adalah kegiatan swasta,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi dalam pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Rabu (18/1/2016) di Jakarta.

Disamping itu, kurang optimalnya sosialisasi administasi berkaitan dengan usaha hulu migas. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kontraktor KKS, masyarakat dan aparat penegak hukum juga belum maksimal,” lanjut Amien.

Padahal sinergi antara semua komponen tersebut sangat dibutuhkan untuk percepatan target produksi migas pada 2017, yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar 815.000 barel oil per day untuk minyak, dan 1.150.000 barel oil equivalen untuk gas bumi. Oleh sebab itu, terbitnya Permen 37/2016 diharapkan bisa memperbaiki kondisi-kondisi di atas.

Sebenarnya, ungkap Amien, Permen 39/2016 telah diundangkan pada 29 November 2016. “Itu (Permen 37/2016 red.) dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui kepemilikan Participating Interest (PI) 10% di dalam kegiatan usaha hulu migas,” paparnya.

Selain itu, diharapkan memberikan kejelasan terhadap ketentuan pelaksanaan pengawalan PI kepada daerah dan nasional. Disamping itu dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan yang jelas dan dapat diikuti oleh semua pihak.

Dia menegaskan, dalam kontrak kerja sama migas, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama (PoD 1), dan adanya WK perpanjangan dan atau terminasi, pihak Kontraktor KKS wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan yang ditunjuk oleh pihak pemerintah setempat.

“Kita berharap Permen 37 2016 bisa mendorong percepatan produksi migas nasional dalam rangka menjadikan tulang punggung kesejahteraan bangsa sekaligus menjadikan industri hulu migas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login