IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » KESDM Tawarkan 10 WK Migas Skema Gross Split

KESDM Tawarkan 10 WK Migas Skema Gross Split

Written By Indopetro portal on Wednesday, 4 January 2017 | 12:36

indoPetroNews- Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi minyak. Salah strateginya adalah membuka dan menawarkan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas). Untuk tahun 2017, berapa WK yang ditawarkan kepada calon kontraktor?

"Ada 8 WK konvensional, 2 WK non konvensional dan 2 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Perpanjangan/Alih Kelola," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan kepada media, pada Selasa (3/1/2017) di Jakarta.

Di samping itu, lanjut Menteri Jonan, pihaknya juga mendorong agar pertumbuhan investasi di bidang migas juga besar.

"Kita melakukan penataan dan penyederhanaan proses/perizinan," tandasnya, seraya mengimbuhkan untuk mempersiapkan skema kontrak bagi hasil migas gross split.
Lebih jauh mantan Menteri Perhubungan ini mengungkapkan bahwa perubahan skema bagi hasil migas (Production Sharing Contract/PSC) dari rezim cost recovery menjadi gross split, hanya akan berlaku untuk kontrak baru. Sedang untuk kontrak yang sudah berlaku saat ini, pemerintah tidak akan turut campur.

Menteri Jonan menandaskan, pemerintah akan menghormati kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. “Pemerintah mencoba salah satunya itu adalah yang sudah diatur dalam kontrak yang masih berlaku tidak diubah seenaknya,” katanya.

Dia menjelaskan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas (cost recovery), dilakukan untuk memberikan insentif kepada kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) migas agar berminat melakukan eksplorasi. Sebab perusahaan migas sangat terpukul dengan melorotnya harga minyak dunia. “Kan ini amandemen PP 79 itu ditujukan supaya ada peraturan yang membuat insentif untuk para kontraktor KKS itu berminat melakukan eksplorasi. Jadi penemuan ladang-ladang minyak dan gas baru, dan sebagainya,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, dalam revisi beleid ini pemerintah tidak akan memasukkan prinsip assume and discharge. Karena dengan prinsip tersebut, perusahaan yang menjadi KKKS tidak dibebani pajak.

“Prinsip assume and discharge itu sebenarnya sejak UU Migas 2001 sebenarnya enggak ada. Jadi sudah tidak boleh pakai itu. Makanya ada SKK Migas dan sebagainya. Ke depan, itu kita mau menyelesaikan pakai PSC yang kalau sekarang kan net split-ya. Ini kami maunya pakai PSC tapi gross split di atas,” katanya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login