IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Menko Luhut : Kita Pertemukan Pihak PLTA Asahan 2 Dengan Pemprov Sumut

Menko Luhut : Kita Pertemukan Pihak PLTA Asahan 2 Dengan Pemprov Sumut

Written By Indopetro portal on Thursday, 12 January 2017 | 17:48

indoPetroNews- Konflik pajak air permukaan (PAP) antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang angkat bicara mengomentari konflik tersebut, kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pun angkat bicara. Bagaimana respon sang Menko?

Mantan Menkopolhukam itu berencana akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari benang merah dalam permasalahan tersebut. "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," paparnya kepada wartawan, Rabu (11/1/2017) di kantor Menko Kemaritiman, Jakarta. Apalagi PLTA ini menjadi salah satu bagian dari pengembangan Energi Baru Terbarukan.

Pria kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara itu mengungkapkan, pihaknya akan terus mempelajari sejauhmana kasus PAP Inalum ini. "Untuk kasus PT Inalum akan kita flash back terlebih dahulu, bagaimana pun ini menjadi tanggung jawab pemerintah," paparnya.

Yang pasti, kata beliau, masalah ini harus mencapai titik temu antara PT Inalum dan Pemprov Sumut yang sudah berlarut-larut. "Tunggu surat panggilan resminya untuk PT Inalum dan Pemprov Sumut. Semoga setelah kedua belah pihak didudukkan bersama akan mencapai titik temu dan permasalahan pajak air permukaan ini dapat segera terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan tarif pajak permukaan air permukaan yang tidak wajar kepada PT Inalum. Pemprov Sumut yang saat itu dinakhodai Gatot Pujo Nugroho membebani Inalum untuk membayar pajak air permukaan lebih dari Rp 500 miliar.

Muncul tanggapan berbagai pihak menanggapi permasalahan tersebut. Mulai para pengamat, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan Menko Kemaritiman. Mereka miris dengan perlakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak adil terhadap Inalum. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang mengkhawatirkan Inalum akan jatuh bangkrut bila pajak air permukaan perusahaan tersebut menembus lebih dari setengah triliun rupiah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Winardi, memberikan tanggapan positif terhadap rencana Menko Kemaritiman untuk memanggil dan mempertemukan pihak Inalum dengan Pemprov Sumut.
"Ini suatu langkah yang sangat bijak dari pemerintah untuk membuat solusi terbaik," kata Winardi ketika ditemui di tempat terpisah oleh wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan, pihaknya sesungguhnya tidak ingin melangkah ke upaya hukum di Pengadilan Pajak, namun dikarenakan adanya batasan waktu yang tidak boleh terlampaui maka dengan terpaksa pihak Inalum melakukannya. "Sebab, bila tidak dilakukan maka Inalum dianggap bisa menerima beban pajak yang ditetapkan oleh Pemprov Sumut, lha kan beban pajaknya sangat memberatkan dan tidak adil," tegas Pria bersahaja ini.

Untuk itu, kata Winardi, pihaknya sangat berterima kasih bila ada upaya pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan dan mencari solusi terbaik yang tidak saling merugikan. "Sekali lagi, kami berterimakasih kepada pemerintah yang akan memfasilitasi mencarikan solusi," tandasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login