IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Menteri Perminyakan Arab Saudi : Defisit Anggaran Berlanjut Hingga 2017

Menteri Perminyakan Arab Saudi : Defisit Anggaran Berlanjut Hingga 2017

Written By Indopetro portal on Monday, 2 January 2017 | 22:41

indoPetroNews- Defisit anggaran yang melanda Arab Saudi (akibat fluktuatifnya harga minyak mentah dipasar dunia) diprediksi akan berlanjut pada 2017. Negara kaya minyak ini menghadapi defisit anggaran yang membengkak selama empat tahun berturut-turut. Menurut menteri perminyakan Saudi, pemerintah Riyadh mengambil kebijakan menaikkan harga tarif dasar BBM demi menekan besarnya defisit anggaran belanja negaranya.

"Pada awal 2017, kita akan menarik seluruh aset yang disimpan di bank asing demi mengatasi defisit anggaran," kata Menteri perminyakan Arab Saudi, Khalid Al- Falih, Senin (2/1/2017).

Aset negara ini berada di tingkat terendah sejak November 2011, dengan nilai sebesar 5,3 miliar dolar. Bersamaan dengan itu, menteri keuangan Saudi mengungkapkan bahwa nilai obligasi asing di negara ini turun menjadi 5,7 miliar dolar.

Krisis ekonomi yang melilit Saudi menimbulkan tekanan keras bagi rakyat negara Arab itu. Wall Street Journal menulis, rakyat Arab Saudi harus bersiap menghadapi masalah ekonomi yang lebih besar seiring dengan berlanjutnya kebijakan pengetatan ekonomi pemerintah negara itu. Media AS ini memprediksi pemangkasan subsidi lebih besar diperkirakan akan membangkitkan kemarahan rakyat negara itu.

Sejak lama subsidi telah melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, akan tetapi pemangkasan subsidi oleh pemerintah Saudi, terutama untuk biaya bahan bakar, listrik, air akan memicu eskalasi ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Al Saudi. Pada Desember tahun silam, Raja Salman bin Abdulaziz, di parlemen negara itu mengatakan, kemungkinan sebagian langkah pemerintah dalam jangka pendek akan merugikan masyarakat, namun tujuan akhir dari langkah-langkah tersebut demi melindungi perekonomian negara dari masalah yang lebih besar.

Meski baru menginjak awal tahun baru, tapi gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah Saudi sudah mengalir deras, terutama di media sosial. Sebagian rakyat Saudi menilai pemangkasan gaji menteri dan anggota parlemen hanya upaya pemerintah Riyadh mengalihkan opini publik Saudi.

Tampaknya, implementasi pemangkasan subsidi jilid kedua akan menuai protes yang lebih besar dari rakyat Saudi. Berlanjutnya gelombang protes ini akan mempertajam pertanyaan besar mengenai legitimasi rezim Al Saud oleh rakyatnya sendiri. Sebab, selama ini masalah tersebut diatasi dengan rente minyak dalam bentuk subsidi dan pajak rendah. Di pusaran krisis ekonomi, rezim Al Saud justru membuka krisis baru di dalam negerinya sendiri.

Seperti diketahui, pada kuartal kedua 2016, rezim Al Saud mengambil kebijakan baru untuk meredam gejolak krisis ekonomi yang melanda negara Arab tersebut. Kebijakannya meliputi penjualan sebagian saham perusahaan minyak Aramco, instruksi raja Salman mengenai pemangkasan sekitar 15 hingga 20 persen gaji dan tunjangan menteri dan anggota parlemen, pengurangan subsidi, penghentian sejumlah proyek infrastruktur, dan revisi sebagian aturan penerimaan pegawai, cuti dan upah. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login