IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Penambangan Ilegal di Wilayah Migas Marak di Kukar

Penambangan Ilegal di Wilayah Migas Marak di Kukar

Written By Indopetro portal on Friday, 13 January 2017 | 19:29

indoPetroNews- Penindakan hukum belum jadi solusi menghentikan penambangan ilegal di jaringan minyak dan gas (migas) Pertamina di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Meski kepolisian telah turun tangan, tetapi faktanya aktivitas di area zona merah atau terlarang di objek vital nasional (obvitnas) itu masih terjadi. Apa saja contohnya?

Pada 30 Agustus 2016, Wakapolda Kaltim yang saat itu dijabat Brigjen Pol Hendrawan telah mendatangi lokasi. Penambangan ilegal kemudian sempat berhenti. Namun, tidak lama berselang, aktivitas tersebut kembali terjadi dan berlangsung hingga awal 2017. Agar tidak terlalu mencolok, keruk-mengeruk emas hitam dilakukan pada malam hari.

Kejadian yang terus berulang ini membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kalimantan Sulawesi (Kalsul) kembali meradang. Pada Senin (9/1/2017) rombongan SKK Migas Kalsul dan Pertamina mengadu ke Polda Kaltim. Rombongan dipimpin Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Kalsul, Roy Widiartha.

Pertemuan berlangsung tertutup. Pihak Polda Kaltim, diwakili Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus). Dikonfirmasi selepas menggelar pertemuan, Roy menuturkan, tatap muka bertujuan meminta arahan polisi. Pasalnya, jaringan migas Pertamina di Sangasanga masuk dalam obvitnas. “Secara koordinasi, pengamanan obvitnas itu kan menjadi tanggung jawab mereka,” katanya, seperti disinyalir Kaltim Pos, pada Selasa (10/1/2017).

Dia melanjutkan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menyampaikan permasalahan yang muncul. Yaitu, penambangan tanpa izin dan overlapping dalam klausul Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) penambangan.

“Mereka (Direktur Pam Obvit dan (Direktur Krimsus) ini pejabat baru, jadi ingin lebih detail mengetahui permasalahan agar diketahui bersama. Kasus penambangan di sana kan ada dua,” ujarnya. Kasus pertama, terang dia, adalah ada yang memiliki izin namun overlapping dan ada yang tidak memiliki izin.

“Baik itu izinnya sifatnya sudah mati atau di luar izin. Nah, yang tidak berizin ini sudah jelas, harus ditindak,” ungkapnya.

Sementara itu, yang overlapping, diakui Roy, memang tidak mudah untuk menindaknya. Karena dalam klausul PPLB sanksi hukum belum tertera. Jadi, perlu telaah lebih lanjut. Terhadap hal ini, Polda Kaltim terang-terangan tak ingin gegabah. Karena harus mempelajari setiap kegiatan penambangan. Karena itu, pihaknya mendesak penindakan dilakukan terlebih dahulu terhadap penambangan batu bara tanpa izin.

Kemudian, Polda Kaltim meminta agar Pertamina membuat nota kesepahaman (MoU). Jadi, pelanggaran terhadap perjanjian bisa diatur. Termasuk meminta Pertamina menyerahkan peta dan data penunjang di jaringan migas yang masuk zona merah. Agar pelanggaran bisa diketahui langsung.

“Jadi, masih mempelajari masalah. Terhadap informasi yang beredar,” ucap Roy. Untuk sementara, Polda Kaltim akan menempatkan dan mengutus personel ke area terlarang. Sehingga memonitor langsung perkembangan di lapangan. “Jadi semacam jembatan komunikasi yang selama ini belum ada,” katanya.

Dia melanjutkan, selama ini memang tidak ada alur komunikasi khusus untuk melaporkan indikasi penambangan menyimpang yang bersinggungan dengan wilayah kerja Pertamina di Sangasanga. “Jadi dengan adanya penempatan personel khusus Polda Kaltim memudahkan penindakan,” katanya.
Dalam waktu dekat, sambung dia, pejabat Polda Kaltim akan meninjau lokasi. Dijadwalkan akhir pekan ini dan paling lambat pekan depan. Dikatakan Roy, ini adalah laporan spesifik SKK Migas Kalsul ke Polda Kaltim pasca wakapolda meninjau lokasi Agustus 2016.

“Masalahnya itu di pelanggaran PPLB dan penambangan tanpa izin. Jadi, harusnya ada tindakan,” sebutnya. Informasi yang dihimpun Kaltim Post kemarin, alasan pelarangan adanya penambangan, murni faktor keselamatan di wilayah kerja migas Pertamina di Sangasanga. Sepanjang kegiatan tidak masuk dalam zona merah, tidak masalah.

Adapun luas lahan konsesi penambangan yang dilakukan perusahaan di kawasan tersebut mencapai 33,26 hektare yang seluruhnya masuk dalam wilayah kerja migas Pertamina atau zona merah. Penambangan diperbolehkan dengan syarat di zona hijau. Apabila ingin masuk ke zona kuning, harus berkoordinasi dan mengantongi izin dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun Polda Kaltim terus melakukan penyelidikan atas kasus penambangan ilegal di Sangasanga. “Kasus terus berjalan. Proses penyelidikan juga masih progres,” tegas Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana.

Ade memastikan, pihaknya menyelidiki alat bukti serta gelar perkara. Alat bukti itu bisa berupa lahan, izin usaha pertambangan (IUP), dan lainnya. “Ketika ada unsur pidana, bisa dinaikkan ke penyidikan,” ungkapnya. Disinggung mengenai proses terkesan lama, bahkan aktivitas menggali terus dilakukan.

Diketahui, penambangan ilegal di area Pertamina Sangasanga terungkap sejak Agustus tahun lalu. Rumah karyawan Pertamina Sangasanga di Hilltop (housing), Kelurahan Sangasanga Dalam, rusak karena tambang ilegal tersebut. Keberadaannya juga mengancam sumur minyak (kepala). (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login