IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pengamat : Pemerintah Tidak Konsisten Tentukan Harga BBM

Pengamat : Pemerintah Tidak Konsisten Tentukan Harga BBM

Written By Indopetronews on Wednesday, 11 January 2017 | 18:45

indoPetroNews- Sehubungan dengan trend kenaikan harga minyak mentah dunia berkisar diangak US$52 – US$55 per barrel untuk periode Januari 2017 – Maret 2017 langsung berdampak terhadap harga BBM di Indonesia.

"Kenaikan tersebut mengakibatan terjadinya kenaikan terhadap harga BBM Non Subsidi seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. BBM tersebut memang harus menyesuaikan dengan harga ke ekonomian mengingat jenis-jenis tersebut merupakan BBM Non PSO," kata Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan kepada sejumlah media, Rabu (11/1/2017) di Jakarta.

Kebijakan kenaikan harga BBM Non PSO sudah diatur dalam Perpres No 191/2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Jual Bahan Bakar Minyak terutama Pasal 15 ayat 2 dimana Harga Indeks Pasar (HIP) BBM Umum ditetapkan Badan Usaha dan dilaporkan pada Mentri ESDM.

Hal ini, ungkap Mamit, jelas merupakan kewenangan Pertamina selaku badan usaha untuk menaikan harga BBM Non PSO sesuai dengan ke ekonomian dimana melalui Permen ESDM No 39/2014 dibatasi margin Pertamina 5%-10%.

"Implikasi lain dari Perpres Nomor 191/2014 adalah untuk BBM Jenis Tertentu yaitu Solar dan Minyak Tanah dan BBM Penugasan pada wilayah tertentu harganya di tetapkan oleh pemerintah. Seharusnya mengacu kepada Perpres tersebut, pemerintah dalam menentukan harga BBM Premium dan Solar berdasarkan harga keekonomian karena sudah tidak disubsidi lagi, sedangkan Pertamina menjalankan proses distribusi sehingga bisa mencapai semua daerah di Indonesia," tandasnya. Namun dalam pelaksanaanya, pemerintah tidak konsisten dalam menentukan harga BBM Premium maupun Solar yang cendrung bersifat merugikan Pertamina karena harga yang di tetapkan oleh Pemerintah masih di bawah harga pasar.

Dia mengutarakan, dampak dari kebijakan tersebut akhirnya mengorbankan Pertamina karena mereka harus menanggung selisih harga yang di tetapkan oleh pemerintah jika dibandingkan dengan harga keekonomiannya.

Berdasarkan acuan Permen ESDM No 39/2015 tersebut, lanjut Marmit, setelah dihitung dengan menggunakan formula yang biasa digunakan dan berdasarkan perhitungan Energy Watch untuk MOPS plus Alpha untuk Premium Jamali dengan 54 per barrel dan kurs Rp 13.300 maka harganya akan berada di Rp 6500 per liter, sedangkan Non Jamali di angka Rp 6.650.

Dengan menggunakan perhitungan seperti ini, maka untuk harga Premium RON 88 harusnya dinaikkan sebesar Rp 150 per liternya. Sedangkan untuk Solar perhitungan MOPS US$54 per barrel dan kurs Rp 13.300 HIP adalah Rp 6.400, jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 500 sesuai dengan hasil rapat APBN-P 2016 maka harga jual ke masyarkat adalah Rp 5.900. Harga tersebut sudah termasuk PPn 10%, PPBKB 5% dan juga iuran BPH Migas 0.3% dari harga dasar.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka seharusnya harga solar mengalami kenaikan sebesar Rp 750 perliternya. "Dengan rata-rata konsumsi harian untuk Premium adalah 39.500 kiloliter, maka pontensi kerugian Pertamina selama 3 bulan adalah Rp 533 miliar," papar Marmit.

Sedangkan untuk Solar Subsidi dengan rata-rata konsumsi harian adalah sebesar 36.000 kiloliter maka potensi kerugian Pertamina dari Solar selama 3 bulan adalah Rp 2.4 triliun. Maka total potensi kerugian Pertamina selama Periode Januari 2017 – Maret 2017 adalah sebesar Rp 2.9 triliun.

Belum lagi, kata Marmit, dengan disparitas harga yang cukup tinggi antara Premium dengan Pertalite saja, migrasi pengguna Pertalite dan Pertama kembali ke Premium sangat besar. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login