IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » PI 10% Solusi Kebuntuan Komunikasi Pusat, Daerah dan Kontraktor Migas

PI 10% Solusi Kebuntuan Komunikasi Pusat, Daerah dan Kontraktor Migas

Written By Indopetro portal on Wednesday, 18 January 2017 | 14:38

indoPetroNews- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas). Acara yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 08.00 WIB, sesuai undangan, tetapi molor. Hingga pukul 08.30 WIB acara sosialisasi belum juga dibuka.

Tampak beberapa panitia hilir-mudik. Para peserta yang terdiri dari beberapa kepala daerah (diantaranya dari Bontang, Gubernur Jawa Barat, beberapa Badan Usaha Milik Daerah) telah berdatangan sejak pukul 07.40 WIB. Beberapa orang diantara peserta ada yang menuju ruang registrasi yang disiapkan di sebelah kanan front desk. Seusai melakukan registrasi, para peserta pun dipersilakan untuk menikmati minuman kopi dan hidangan kue-kue kecil yang telah tersedia.

Pada pukul 08.20 WIB, Andang Bachtiar, Sekretaris Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), baru terlihat datang. Dari wajahnya terlihat sumringah ketika berjabatan tangan dengan pihak panitia penyelenggara. Acara sosialisasi baru dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Hadir dalam acara sosialisasi adalah Ketua Umum ADPM, Awang Faroek Ishak dan Ketua Pembina BUMD, Ahmad Heryawan, Susianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rudianto Rimbono, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas (mewakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi).

Dalam sambutannya, Rudianto menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 dalam rangka untuk meningkatkan peran serta daerah. "Selama ini sering terjadi kemacetan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), aparat dan masyarakat," papar Rudianto. Oleh sebab itu, melalui Permen ini dapat memecah kebekuan komunikasi.

Rudianto juga berharap Permen ini bisa membuat pihak daerah merasa memiliki wilayah kerja migas di daerahnya sehingga dapat maksimal mendorong pertumbuhan industri hulu migas. Seperti diketahui target produksi minyak kita pada 2017 sebesar 825.000 barel per hari. Sedangkan target gas 1.150.000 oil and gas ekuivalen. "Melalui PI 10% untuk daerah, nantinya migas dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional," tandas Rudianto.

Sementara Awang Faroek Ishak, menyambut baik terbitnya Permen 37/2016. "Permen ini sudah melebihi harapan dari apa yang kita harapkan," kata Awang Faroek.

Dia mengemukakan, sebelum Permen 37, belum ada solusi bagi daerah penghasil migas untuk bisa berpartisipasi dalam industri hulu migas. Karena itu, lanjut Awang Faroek, pihaknya berterima kasih kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi yang telah mendorong terbitnya Permen 37/2016.

Sedangkan Ahmad Heryawan, Ketua Pembina BUMD se Indonesia, menyatakan terbitnya Permen 37/2016 menjadi angin segar bagi pihak BUMD. "Selama ini kami hanya menjadi penonton. Permen 37/2016 telah mengubah kita dari penonton menjadi pelaku," tandas Gubernur Jawa Barat ini. Ia juga menyatakan Permen 37/2016 ini memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil migas. "Diharapkan memberi manfaat lebih dan menimbulkan rasa memiliki. Kita berharap dengan PI 10% nantinya ada deviden yang dapat diterima setiap akhir tahun," kata Ahmad Heryawan.

Sedangkan Susyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas KESDM menyampaikan paparannya tetang detil Pengaturan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai catatan, landasan hukum Permen 37/2016 ini adalah Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004. Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login