IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » RDPU Perusahaan Kontraktor Migas Akhirnya Berlangsung Tertutup

RDPU Perusahaan Kontraktor Migas Akhirnya Berlangsung Tertutup

Written By Indopetro portal on Tuesday, 24 January 2017 | 21:22

indoPetroNews- Semula Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) anggota Komisi VII DPR dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) bersifat terbuka untuk umum, termasuk awak media diperbolehkan mengikuti jalannya rapat. Tetapi seiring berjalannya rapat, akhirnya dinamika di dalam rapat memutuskan bahwa RDPU bersifat tertutup. Mengapa?

Dalam kesempatan RDPU, hadir 11 perusahaan minyak dan gas bumi (migas). Diantaranya Pertamina E&P, Total Indonesie, PT Conoco Philips, ExxonMobil, Medco Blok B, Vico Indonesia, BP Indonesia, Chevron Indonesia. RDPU dilaksanakan pukul 13.45 WIB pada Selasa siang (24/1/2017) di Ruang Rapat Komisi VII Gedung DPR, Jakarta.

RDPU yang dipimpin oleh Satya W Yudha, politisi dari Partai Golkar ini, direncanakan akan meminta masukan dari para Kontraktor KKS mengenai beberapa hal. Pertama, menyangkut Cost Recovery. Kedua, soal revisi Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Ketiga, menyangkut skema Gross Split. Dan keempat, kontrak-kontrak yang akan habis masa kontraknya.

"Sifat rapat ini hanya meminta masukan dan tidak mengikat untuk sektor migas di masa mendatang," kata Satya, dalam sambutannya.

Namun saat acara baru berlangsung, sebagian anggota dewan meminta agar RDPU diskors selama 10 menit karena ketidakhadiran beberapa pucuk pimpinan dari perusahaan Konktraktor KKS karena berbagai alasan. Bahkan ada anggota dewan meminta RDPU ditunda.

Pada pukul 14.30 WIB RDPU dimulai kembali seusai diskors. Para anggota dewan menyepakati untuk melanjutkan RDPU walaupun ada beberapa pucuk pimpinan perusahaan Kontraktor KKS yang didelegasikan kepada perwakilannya.

Nanang Abdul Manan, koordinator dari 11 perusahaan Kontraktor KKS, mengapresiasi dilanjutkannya RDPU. "Terima kasih kepada pimpinan sidang Komisi VII DPR yang telah mengambil keputusan melanjutkan RDPU," ucap Nanang, seraya mempersilakan kepada Dirut PHE ONWJ, Gunung Sardjono, untuk memaparkan presentasinya terkait cost recovery dan perkembangan produksinya.

Dalam paparannya, Gunung, menuturkan terjadi penurunan cost recovery seiring dengan anjloknya harga minyak di pasar dunia. Sebagai catatan PHE ONWJ adalah kontraktor yang melaksanakan skema Gross Split pertama di Indonesia. "PHE ONWJ akan memberlakukan efisiensi hingga 5% untuk mengimplementasikan skema Gross Split, yang memang menuntut untuk efisien ," ujar Gunung.

Sedangkan Hary Purnomo, politisi dari Gerindra, menyoroti soal skema Gross Split yang dinilainya ada nuansa moral hazard yang sangat kuat. Menurutnya Gross Split lebih cenderung kebijakan personal Wamen ESDM. Padahal Menteri ESDM sebelumnya berkomitmen untuk tidak mengambil kebijakan yang cenderung personal. Hal ini diamini oleh Dito Ganinduto, politisi Partai Golkar. Dia menilai paparan dari PHE ONWJ yang notabene adalah BUMN tentu akan menyepakati skema Gross Split. "Mana mungkin PHE ONWJ menentang karena Wamen ESDM adalah Komisaris Utama Pertamina. Pasti tidak akan mengiyakan," kata Dito.

Kemudian pimpinan sidang RDPU meminta pihak ExxonMobil Cepu Ltd untuk mengemukakan pendapatnya terkait skema Gross Split. Vice President Public & Goverment ExxonMobil Cepu Ltd, Sri Maryoto, mengemukakan bahwa baik skema cost recovery dan skema Gross Split memiliki kelebihan dan kekurangan. "Tergantung dari karakter lapangan yang dikembangkan. Jadi, harus dilihat kasus perkasus," katanya.

Mendengar jawaban tersebut, Mulyadi, salah seorang pimpinan sidang RDPU, berharap agar para perusahaan kontraktor mengemukakan pendapatnya jangan separuh-paruh atau takut. "Apa yang dikemukakan Pak Maryoto itu cari aman saja," tegas Mulyadi, politisi dari Partai Demokrat. Pihaknya ingin mendapat masukan yang utuh. "Kalau begini, nantinya kita tidak bisa mengambil keputusan soal Gross Split. Padahal kita akan menentukan sikap soal Gross Split. Ini demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Mulyadi, sembari mengimbuhkan bila sidang RDPU ini diinginkan tertutup agar para pihak perusahaan kontraktor bisa lebih leluasa mengemukakan pendapatnya maka pihaknya pun akan memutuskan RDPU bersifat tertutup.

Selanjutnya, para anggota dewan dan pihak perusahaan kontraktor pun bersepakat bahwa lanjutan RDPU tertutup. Tepat pukul 15.57 WIB RDPU diputuskan tertutup. Palu sidang diketok. Para awak media pun satu per satu meninggalkan ruang rapat Komisi VII DPR RI. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login