IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » SP SKK Migas : Gross Split, Tonggak Sejarah Tata Kelola Migas Indonesia

SP SKK Migas : Gross Split, Tonggak Sejarah Tata Kelola Migas Indonesia

Written By Indopetronews on Thursday, 19 January 2017 | 15:01

indoPetroNews- Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, terkait Gross Split mendapat sambutan positif dari Serikat Pekerja (SP) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah ditandatangani oleh Menteri Jonan pada tanggal 13 Januari 2017 menjadi tonggak sejarah pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia," kata Yapit Saptaputra, Sekretaris Jenderal SP SKK Migas kepada sejumlah media pada Kamis (19/1/2017) di Jakarta.

Seperti diketahui, sejak 18 Januari 2017, Indonesia menerapkan Production Sharing Contract berdasarkan Gross Split (GS) dengan meniadakan pengawasan atas biaya investasi atau yang biasa disebut publik dengan cost recovery. PHE ONWJ, anak perusahaan dari PT. Pertamina (persero) menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) pertama yang mengimplementasikan New PSC tersebut.

Menurutnya, Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah ditandatangani oleh Menteri Jonan pada tanggal 13 Januari 2017 tersebut bukan tanpa kritik. Diakuinya bahwa tidak sedikit kekhawatiran terhadap pengimplementasian Gross Split akan menggerus kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Banyak kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa tidak adanya kontrol biaya menyebabkan fungsi pengawasan dan pengendalian dari SKK Migas tidak menjadi optimal, tapi rekan-rekan pekerja di SKK Migas akan segera menjawab kekhawatiran tersebut dengan akan terus meningkatkan kerjasama yang erat antara SKK Migas - Ditjen Migas - Kontraktor KKS sehinggga Produksi Migas Nasional dapat terus terjaga, optimalnya Penerimaan Negara dari sektor Migas, serta yang terpenting penemuan-penemuan cadangan migas dengan peningkatkan jumlah pengeboran di Indonesia,” tandas Yapit.

Sementara itu, Koordinator Indonesian Community for Energy Research (ICER) Iqbal Tawakal, juga mendukung regulasi Gross Split dan mendorong anggota DPR untuk segera mengesahkan Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001.

“Saya mendorong rekan-rekan pemerhati migas untuk mendukung kebijakan ini dengan sesegera mungkin merapatkan barisan dan menyorongkan kepada DPR agar pembahasan-pembahasan UU yang strategis dan mengusasi hajat hidup orang banyak segera dirampungkan agar inline dengan segala peraturan yang telah dibuat Pemerintah cq. Kementerian ESDM, jangan hanya mengurusi UU mengenai hajat politik saja yang didahului,” harap Iqbal. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login