IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Wamen ESDM : Sudah Ada Kontraktor Besar yang Datang Minta Diubah Jadi Gross Split

Wamen ESDM : Sudah Ada Kontraktor Besar yang Datang Minta Diubah Jadi Gross Split

Written By Indopetro portal on Friday, 20 January 2017 | 22:50

indoPetroNews- Walaupun umur Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 tahun 2017, baru seumur jagung tetapi sudah ada pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) minyak besar datang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memohon untuk mengganti skema bisnis dengan sistem Gross Split.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Arcandra Tahar, dalam acara Learning Session tentang gross split bersama Dirjen Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Jumat sore (20/1/2017) di ruang Damar Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut, selain Wamen Arcandra, juga Dirjen Migas, Wiratmajapuja; Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah, dan para Kontraktor KKS.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM, telah menetapkan Gross Split sebagai skema baru dalam PSC. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil dengan skema gross split. Kebijakan ini mulai efektif berlaku sejak 16 Januari 2017.

Menurut Wamen Arcandra, hingga kini belum ada pihak Kontraktor KKS yang eksisting merasa keberatan dengan penerapan skema Gross Split. "Kita belum tahu 2 atau 3 bulan lagi," ujar mantan Menteri ESDM yang menjabat selama 20 hari ini.

Arcandra juga mengakui bahwa Gross Split adalah produk manusia. Karenanya harus diuji dan dites. "Kita lihat saja nanti bagaimana hasil PHE ONWJ yang telah menggunakan skema Gross Split," kata Arcandra.

Terkait dengan pertanyaan apakah skema ini juga akan diusulkan pemerintah untuk dimasukkan dalam revisi Undang-undang Migas 22/2001, dia tidak dapat memastikannya. "Undang-undang Migas adalah domain dari DPR. Jadi, kita lihat saja nanti perkembangannya," ujar Arcandra.

Dengan telah ditetapkannya skema Gross Split maka blok-blok migas yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang akan menggunakan kontrak bagi hasil Gross Split. “Sedangkan wilayah kerja yang habis kontraknya dan diperpanjang, maka pemerintah dapat menetapkan bentuk kontrak kerja sama semula atau bentuk Gross Split,” tulis aturan dalam Pasal 24 tersebut.

Menteri ESDM nantinya menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil Gross Split. Kontrak ini setidaknya memuat tiga persyaratan. Pertama, kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai titik penyerahan. Kedua, pengendalian operasi berada pada SKK Migas. Ketiga, modal dan risiko seluruhnya ditanggung kontraktor. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login