IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Babak Baru Sengketa Panas Bumi Geo Dipa

Babak Baru Sengketa Panas Bumi Geo Dipa

Written By Indopetro portal on Tuesday, 14 February 2017 | 16:23

indoPetroNews- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ternyata bukan perkara mudah. Pasalnya jika teledor, selain terkendala teknis juga bisa masuk dalam ranah meja hijau, seperti kasus antara PT Bumigas Energi dan mantan Presiden Direktur PT. Geo Dipa Energi Samsudin Warsa.

Perkembangan terkini adalah ditolaknya eksepsi terdakwa mantan Presiden Direktur PT. Geo
Dipa Energi Samsudin Warsa oleh majelis hakim pada Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2017.

PT. Bumigas Energi menyambut baik dan mengapresiasi Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak eksepsi terdakwa mantan Presiden Direktur PT. Geo
Dipa Energi Samsudin Warsa.

"Kami menyambut baik dan positif putusan majelis hakim. Menurut kami majelis hakim telah bekerja secara professional, adil dan imparsial," ujar Kuasa Hukum PT. Bumigas Energi, Khresna Guntarto, kepada media Selasa (14/02/2017) di Jakarta. Menurut pihak Bumigas Energi putusan majelis hakim sangat bijaksana dalam melihat persoalan eksepsi terdakwa sebagian besar telah memasuki pokok perkara.

Sedang mengenai error in persona tidak tepat, karena dakwaan JPU sudah jelas menyebut terdakwa dalam kapasitasnya sebagai mantan Presiden Direktur PT. Geo Dipa Energo. "Perkara ini pun belum kadaluwarsa, karena dilakukan pada 1 Februari 2005, sementara perkara telah dilimpahkan sejak 1 Desember 2016 lalu ke persidangan," kata Khresna.

Adapun putusan sela majelis hakim ini membuktikan bahwa pengadilan tidak dapat diintervensi dan ditakut-takuti sebagaimana eksepsi terdakwa yang membawa-bawa nama Wakil Presiden Jusuf Kalla sehubungan dengan kasus yang menjeratnya. "Kekuasaan Kehakiman itu memiliki independensi yang terpisah dari kekuasaan eksekutif. Jadi tidak bisa terdakwa seenaknya menyebut nama-nama Pejabat Eksekutif," kata Khresna.

Khresna menyatakan, Bumigas Energi melihat jika terdakwa lolos dari perkara ini, maka akan menjadi pil pahit dalam berinvestasi di bidang panas bumi. PT. Bumigas Energi sebagai kontraktor sekaligus investor yang memenangkan project dari PT. Geo Dipa Energi ‎merasa dizalimi mengenai izin konsesi berupa wilayah kuasa pengusahaan dan izin usaha panas bumi yang ternyata tidak dimiliki Geo Dipa Energi.

"Kami telah menanyakan kepada aparat penegak hukum, apabila tidak ada izin usaha panas bumi, kami selaku kontraktor dan investor tidak akan mungkin bisa melaksanakan proyek tersebut, karena bisa menjadi pelanggaran hukum," ujar dia.

Dilanjutkannya, Bumigas Energi meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus terdakwa Samsudin Warsa sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo dan revolusi mental yang dicanangkannya. Dengan demikian, hukum harus berjalan adil untuk semua, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijunjung tinggi.

"Jelas sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Geo Dipa Energi ini karena tidak memiliki izin usaha panas bumi sebagaimana diamanatkan UU No.27/2003 tentang Panas Bumi," tutupnya.

Secara terpisah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara terdakwa Samsudin Warsa dilanjutkan pemeriksaannya ke dalam pokok perkara. "Menolak keberatan penasehat hukum dan terdakwa untuk seluruhnya. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan terdakwa Samsudin Warsa," kata Ketua Majelis hakim Djoko Indiarto, saat menjatuhkan Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2017.

Menurut majelis hakim, eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang masuk ke dalam materi eksepsi dalam hukum acara pidana adalah hanya sebatas Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Dakwaan Daluwarsa dan Eksepsi Dakwaan Tidak Cermat dan Jelas mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

Terkait eksepsi error in persona, majelis menilai perbuatan terdakwa adalah dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur yang pada tanggal 1 Februari 2005 menandatangani kontrak dengan PT Bumigas Energi. Oleh sebab itu, Terdakwa jelas didakwa sebagai organ perseroan terbatas yang pada waktu terjadinya tindak pidana dianggap bertanggung jawab. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login