IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Dewan Komisaris Jangan Cuci Tangan Kisruh Pertamina

Dewan Komisaris Jangan Cuci Tangan Kisruh Pertamina

Written By Indopetro portal on Saturday, 11 February 2017 | 09:51

indoPetroNews- Pencopotan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Dwi Soetjipto dan Wakil Dirut Ahmad Bambang menyisakan tanda tanya besar; skenario apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa tersebut?

"Sebenarnya telah beredar informasi peringatan kepada pemerintah pada 8 Agustus 2016. Dokumen tersebut berjudul 'Rencana Perubahan Struktur di Pertamina Adalah Kudeta Merangkak Menyingkirkan Dwi Sucipto,' '" kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada indoPetroNews.com Jumat (10/2/2017) di Jakarta. Saat itu rencana perubahan struktur organisasi Pertamina, termaktub dalam dokumen tersebut, yang tidak lazim alias bukan atas kajian teknis, tetapi katanya hanya diusulkan sepihak oleh Dewan Komisaris saja tanpa pembahasan melibatkan semua direksi.

Menurut Yusri, saat itu publik sudah mencium aroma tak sedap dibalik rencana perubahan struktur organisasi karena lebih terkesan tujuan akhirnya semata untuk mendepak Dwi Soetjito dari singgasananya daripada tujuan strategis perusahaan mempersiapkan rencana pembentukan holding migas. "Yang terbaca adalah Rini sudah tidak merasa nyaman dengan langkah Dwi Soetjipto yang dianggapnya telah "menikam"nya dari belakang saat reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016," terang Yusri. Seperti jamak diketahui, beredar kabar bahwa Menteri Rini Soemarno termasuk salah seorang yang akan terdepak dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Saat Menteri Rini Soemarno pada 20 Oktober 2016 menyetujui usulan perubahan struktur dengan tambahan jabatan Wakil Direktur Utama, lanjut Yusri, sebenarnya pada momen tersebut awal perpecahan internal Pertamina. Bahkan semakin terpolarisasi menjadi dua kubu.

Kontan saja, munculnya dua kubu berpengaruh pada semua proses bisnis "best practice," yaitu terkendalanya penunjukan definitif sekitar 34 jabatan strategis pada beberapa direktorat.

Anehnya, kata Yusri, terdapat perbedaan keterangan asal-usul perubahan struktur organisasi. "Kalau menurut Tanri Abeng yang ditulis Faisal Basri pada 3 Februari 2017, dengan judul "Rahasia Dibalik Pencopotan Direksi Pertamina," di situ dijelaskan Tanri Abeng menyatakan usulan perubahan struktur datangnya dari Kementerian BUMN dan mereka hanya menanda tanganinya saja," ungkap Yusri. Sementara menurut Menteri Rini Soemarno usulan tersebut itu berasal dari Dewan Komisaris dan Menteri hanya menyetujuinya saja.

Lebih jauh Yusri menyatakan, bila dilihat fakta tersebut, tidak heran publik menilai bahwa semua proses di Pertamina mulai tahap penilaian, pemilihan dan penentuan serta pengangkatan anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris sangat rentan intervensi kekuasaan.

Tidak salah, imbuh Yusri, bila timbul dugaan terjadi pelanggaran UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Pasal 13, 32 dan 33 serta Keputusan Menteri BUMN Nomor 09 A/ MBU/ 2005 tentang 'Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN.

"Kalau kita merujuk Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka atas kekisruhan hubungan antara Direksi dan telah merugikan Pertamina secara korporasi, maka selayaknya Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab. Karena dianggap lalai melaksanakan fungsinya sesuai Undang Undang," tegas Yusri seraya berharap Presiden Jokowi perintahkan Menteri Keuangan untuk menggunakan organ negara seperti BPK melakukan "audit forensik" terhadap mekanisme proses "Fit and Proper Test" dan perubahan struktur organisasi Pertamina demi perbaikan tata kelolanya dimasa mendatang.(Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login