IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Gross Split Dikhawatirkan Timbulkan Persoalan di Kementerian Lain

Gross Split Dikhawatirkan Timbulkan Persoalan di Kementerian Lain

Written By Indopetro portal on Wednesday, 1 February 2017 | 17:06

indoPetroNews- Skema Gross Split dikhatirkan menimbulkan permasalahan di lain kementerian non ESDM. Pasalnya, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) melibatkan beberapa kementerian dalam pelaksanaan bisnisnya. Lalu apa solusinya?

“Kalau lintas sektor maka otomatis tidak menjadi domain pengaturan di dalam Permen. Kalau Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengkoordinasikan lintas sektor. Atau Peraturan Presiden (Perpres) itu bisa mengkoordinasikan Kementerian Keuangan atau Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau Permen tidak bisa,” kata Direktur Eksekutif ReforMine Institute, Komaidi Notonegoro kepada indoPetroNews.com Rabu (1/2/2017) di Jakarta.

Pahadal, lanjut Komaidi, industri hulu minyak dan gas bumi lintas sektoral. “Resiko dari Permen ini akan ditanggung oleh para pelaku bisnis migas,” imbuh Komaidi. Misalnya, resiko soal pajak yang belum dibicarakan dalam skema Gross Split.

Begitu pun soal lingkungan yang berhubungan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Industri hulu migas kan juga bersinggungan dengan persoalan lahan. “Idealnya, seharusnya dibuat regulasi yang bisa mengkoordinasi lintas sektor,” tegas Komaidi.

Seperti diketahui, pada Rabu (18/1/2017) Kementerian ESDM merilis Permen ESDM Nomor 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Permen ESDM ini berlaku mulai 16 Januari 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan skema gross split, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, biaya operasi tak lagi dibebankan ke negara, tapi ke kontraktor migas. Berkaca dari tahun 2016, pagu cost recovery sebenarnya US$8,4 miliar, tapi membengkak menjadi US$11,4 miliar.

Dengan demikian, tanpa cost recovery, APBN tidak terganggu lagi. Di sisi lain. kontraktor mendapatkan keuntungan besar jika bisa melakukan efisiensi. Selain itu dengan terbitnya aturan ini, diharapkan pemerintah bisa mendorong minat investasi hulu migas. (Sofyan)

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login