IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Revisi UU Migas Cantumkan Badan Usaha Khusus Migas

Revisi UU Migas Cantumkan Badan Usaha Khusus Migas

Written By Indopetro portal on Monday, 20 February 2017 | 13:13

indoPetroNews- Revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 sebenarnya telah dikerjakan oleh anggota DPR periode 2009-2014. Namun karena hingga masa tugasnya selesai, UU Migas tersebut belum tuntas, maka dimulai baru lagi.

Dalam periode lalu ada perubahan acuan kebijakan yang luar biasa karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya keputusan tersebut melarang migas nasional dikelola oleh pemerintah. “Pemerintah tidak boleh menandatangani kontrak dengan investor,” kata anggota Komisi VI DPR, Kurtubi dalam satu diskusi pada Minggu (19/2/2017) di Jakarta. Selian itu, keputusan MK memutuskan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak boleh diserahkan ke pasar.

Kurtubi melanjutkan, industri migas nasional tidak boleh di-unbundling (dipecah) antara hulu dan hilir. “Ini keputusan juga berlaku bagi dunia listrik nasional. Pun di perusahaan migas Nasional, yaitu Pertamina yang tidak boleh dipecah antara hulu dan hilir,” tandasnya.

Hal-hal tersebut, politisi Partai Nasdem ini, yang dipegang dalam merevisi UU Migas. “Kami bersepakat agar tidak melanggar keputusan MK tersebut. Pengelola tidak boleh pemerintah tetapi harus intitas bisnis. Harus merupakan badan usaha. Kami bersepakat bahwa pengelolaannya bukan lagi SKK Migas tapi harus perusahaan negara. Kita menyebutnya Badan Usaha Khusus Migas,” tegas Kurtubi.

Mengapa khusus? “Kalau bentuknya BUMN seperti sekarang Pertamina (Persero), kami bersepakat kami tidak mau. Pengalaman masa lalu, kalau PT Persero, pemerintah suatu saat, lewat Meneg BUMN bisa menjual saham PT Persero tersebut. Itu pengalaman kita dengan semua bank milik negara (Persero). Sekarang bank-bank tersebut jadi milik asing padahal sebelumnya milik nasional. PGN pun sekarang begitu. Karena status PGN PT Persero maka sahamnya 40% sekarang dijual,” papar Kurtubi.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan memberikan tanggungjawab besar kepada Badan Usaha Khusus Migas. “Perannya nanti akan luar biasa. Karena itu tidak boleh dalam bentuk PT Persero. Badan Usaha Khusus Migas ini tidak boleh menciptakan perusahaan minyak nasional yang bersifat unbundling. Di bawahnya akan ada unit usaha yang mengelola hulu dan hlir. Hulu ini ada kaitan dengan peran SKK Migas,” paparnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login