IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Bursa Pencalonan Kandidat Dirut Pertamina Makin Panas

Bursa Pencalonan Kandidat Dirut Pertamina Makin Panas

Written By Indopetro portal on Tuesday, 7 March 2017 | 10:35

indoPetroNews- Menteri Rini Soemarno gagal memahami sinyal keinginan Presiden Joko Widodo terkait kandidat Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Sebab, ketika Menteri BUMN melaporkan rencana pemberhentian Dirut dan Wakil Dirut (pada 2 Febuari 2017) biasanya langsung dibahas dan ada arahan Presiden siapa yang dinilai cocok sebagai pengganti Dirut. Apa risikonya?

"Penundaan penetapan posisi Dirut Pertamina memancing semakin panasnya bursa saham siapa kandidat yang akan disetujui oleh Presiden untuk waktu 30 hari mendatang," kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada indoPetroNews.com Senin (6/3/2017) di Jakarta. Hal ini bisa karena Rini mengusulkan yang berbeda dengan kriteria yang diberikan Presiden.

Apalagi, kata Yusri, sebagaimana dikatakan Rini sendiri, Presiden meminta harus ada calon Dirut dari eksternal agar terjadi keseimbangan. "Ini bahasa politik halus budaya Jawa," ujar Yusri. Dalam penentuan calon Dirut, lanjutnya, bukan soal keseimbangan seperti proses politik di Pilkada atau penguasaan politik di parlemen tetapi lebih pada masalah rekam jejak kandidat meliputi soal kompentensi, integrity dan morality serta leadership yang kuat untuk dapat merangkai kembali 2 kubu yang sudah terbelah akibat struktur organisasi di Pertamina.

Dengan penundaan ini, seharusnya Rini mengevaluasi kembali seluruh Direksi Pertamina yang telah diangkat. "Saat ini telah beredar dokumen hasil "fit and proper test" dari sebuah lembaga konsultan yang ditunjuk Kementerian BUMN pada November 2014 telah memberikan rekomendasi "tidak layak" sebagai calon Direksi, tetapi Rini Soemarno tetap mengangkat dan melantik DD sebagai direksi karena DD adalah teman lama seorang Menteri," ungkap Yusri.

Apalagi belakangan ini juga beredar kabar bahwa pelantikan 2 Direksi pada 2 Desember 2016 untuk melengkapi struktur baru tetapi tidak melalui proses assessment yang menjadi syarat penentuan Direksi BUMN.

"Kementerian BUMN harus memberikan penjelasan secara benar dan transparan ke publik menghidari stigma buruk bahwa pergantian direksi itu hanya kepentingan penguasa sesaat saja," tegas Yusri sembari mengutip UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 yang diatur pada pasal 16 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 pada pasal 13, 32 dan pasal 33 serta keputusan Menteri BUMN Nomor 09 A/MBU/2005 tentang "penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota direksi BUMN. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login