IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Penentuan Dirut Pertamina Jangan Seperti Beli Kucing Dalam Karung

Penentuan Dirut Pertamina Jangan Seperti Beli Kucing Dalam Karung

Written By Indopetronews on Wednesday, 1 March 2017 | 15:59

indoPetroNews- Persatuan Organisasi Purnakarya Pertamina (POPP) yang terdiri dari pengurus eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), OP3 (Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina) dan FKPPB (Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu (FKPPB) meminta pemerintah dalam memutuskan posisi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) secara jelas dan terang benderang. "Jangan seperti membeli kucing dalam karung," kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya kepada indoPetroNews.com Rabu (1/3/2017) di Jakarta. Hal ini agar Pertamina jangan lagi dijadikan ‘Kuda Troya Politik'.

Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu ada kriteria khusus untuk jabatan sekelas Dirut. "Kandidat Dirut harus ahli migas dan energi dari hulu sampai hilir, profesional, bersih, transparan, berdaulat dan berintegritas. Biar diajukan oleh Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan hasil penilaian Menteri BUMN Rini Soemarno, tetap saja tidak boleh keluar dari apa yang menjadi misi nawacita Presiden Jokowi,” katanya.

Menurutnya, jika merujuk pada amanat konstitusi negara maka menjadi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan akan ditetapkannya jabatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) definitif. "Apalagi setelah berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani pada 3 Maret 2017 lusa. Menjadi hak rakyat untuk menerima sebesar-besar kemakmurannya dari Pertamina,” ujar Binsar Effendi yang juga Penasehat Mabes Laskar Merah Putih (LMP) ini.

Sementara itu, Ketua Umum OP3 Samuel Parantean mengungkapkan jika Dirut Pertamina wajib patuh untuk melaksanakan perintah Presiden Jokowi supaya menerapkan harga BBM yang sama di seluruh Tanah Air demi keadilan sosial. “Namun untuk hakikat keadilan sosial itu sendiri, POPP juga meminta Dirut Pertamina yang akan dipilih itu harus memperhatikan kehidupan pensiunan Pertamina yang sebagian besar hidupnya berada di garis kemiskinan. Kami ini bukan meminta bantuan dan liabilities perusahaan, tapi kami yang manusia dan telah mengabdi lebih dari 20 tahun ini, adalah asset Pertamina yang tidak mau dianggap sampah perusahaan,” kata Samuel.

Sedangkan Sekretaris Jenderal FKPPB D Sembiring menyatakan, kriteria calon Dirut Pertamina adalah sosok yang tidak berurusan dengan KPK, Kejaksaan atau Kepolisian. “Dirut Pertamina harus bebas KKN, anti mafia migas, dan tidak goyah diintervensi oleh Pemerintah yang urusannya hanya untuk memenuhi sahwat kepentingan orang per orang, kelompok dan golongannya. Kami, POPP akan mengawalnya sampai Pertamina benar benar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Dirut Pertamina harus benar-benar mengetahui sejarah, kondisi dan budaya Pertamina itu sendiri,” ucap Sembiring.

Pada prinsipnya POPP minta agar Pertamina jangan lagi menjadi kuda troya politik yang selama ini selalu saja bertentangan frasa amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Contohnya rasionalisasi harga BBM yang tidak pernah murah dari hitungan yang sebenarnya. "Sudah lama masyarakat dikorbankan karena beli BBM dengan harga yang sebenarnya mencekik leher,” tutur jubir POPP,Teddy Syamsuri. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login