IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Presiden JKW Diharap Kocok Ulang Dirut Pertamina

Presiden JKW Diharap Kocok Ulang Dirut Pertamina

Written By Indopetro portal on Friday, 17 March 2017 | 17:33

indoPetroNews- Penunjukan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) disinyalir berkaitan dengan oligarki dan skenario pelengseran mantan Dirut Dwi Soetjipto dan Wadirut Ahmad Bambang PT Pertamina pada awal Februari silam.

"Kita berharap Presiden Jokowi dapat menunjuk ulang Dirut Pertamina sesuai dengan kriteria yang berlaku umum dan kepentingan strategis nasional, sehingga kredibilitas pemerintah tetap terjaga," kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, kepada sejumlah media, Jumat (17/3/2017) di Jakarta. Seperti diketahui, Menteri BUMN telah mengganti Dirut dan Wakil Dirut Pertamina tanpa alasan yang logis dan relevan pada awal Februari 2017.

Keputusan diambil seolah-olah ada faktor yang sangat mendesak yang akan sangat merugikan negara dan korporasi jika keduanya tidak segera dilengserkan. "Ternyata pelengseran keduanya tidak diiringi dengan pengangkatan pejabat pengganti. Karena itu, tampak bahwa penggantian keduanya bukan karena kinerja yang bermasalah, bukan pula untuk perbaikan menajemen korporasi ke depan," katanya. Pelengseran kedua pejabat tersebut bisa saja bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan sempit oknum-oknum penguasa.

Menurut Marwan, faktanya Menteri BUMN telah menunjuk Elia Massa Manik untum menjabat Dirut Pertamina. "Jika aspek track record dianalisis, mestinya Kementerian BUMN secara otomatis sudah bisa memberi penilaian tentang kelayakan Elia menjadi Dirut, mengingat kinerja seluruh BUMN (termasuk Elnusa dan Dirut PTPN III Holding yang dipimpin Elia), dipantau secara melekat oleh Kementerian BUMN," ujar Marwan. Faktanya, imbuh Marwan, prestasi Elia di kedua BUMN tersebut bukannya baik, tetapi malah pantas dipertanyakan. Oleh sebab, pantas pula jika publik akan kesulitan menemukan justifikasi atas penunjukan Elia menjadi Dirut Pertamina, kecuali karena adanya motif bernuansa oligarkis.

"Kualifikasi dan kapasitas seorang pemimpin sebuah BUMN “klas A”, terbesar di Indonesia, seperti disandang Pertamina, dengan bobot, lingkup dan ukuran bisnis yang super jumbo, tentu berbeda dengan kualifikasi Dirut BUMN “klas C” atau “klas D” yang ukuran bisnisnya jauh lebih kecil, seperti Elnusa. Padahal dalam daftar calon yang ada, terdapat sejumlah nama yang berasal dari BUMN ‘klas A” juga. Tetapi Elia yang ditunjuk. Ada apa? Dengan latar belakang sebagai pemimpin BUMN “klas C”, tentu saja penunjukan Elia yang jauh di bawah kualifikasi pemimpin BUMN klas A yang disandang Pertamina, sehingga wajar jika FSPPB menolak dan publik pun mempertanyakan," papar Marwan.

Lebih jauh Marwan menuturkan, lingkup bisnis Pertamina yang luas dan posisinya yang strategis guna menjamin ketahanan energi nasional membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan profesional di bidang energi, kapasitas kepemimpinan yang memadai dan dapat bersinergi dengan karyawan yang ada. Hal-hal ini menjadi faktor penting mengapa Dirut Pertamina akan jauh lebih baik jika berasal dari kalangan internal Pertamina sendiri. "Apalagi, “stock” calon pemimpin secara internal di Pertamina tersedia tersedia cukup banyak," ujarnya. Disamping faktor calon pemimpin internal Pertamina yang memang cukup tersedia, para pemegang kekuasaan pun seharusnya dapat memberi apresiasi dengan memberi promosi sebagai Dirut, bukan malah mendatangkan pemimpin dari luar.

"Apalagi, para pejabat internal tersebut telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan tingkat nasional dan regional, sehingga tentu saja tidak layak jika diberi ‘reward” untuk dipimpin oleh pejabat yang didatangkan dari luar korporasi," tegasnya. Pemerintah pun perlu mempertimbangkan pentingnya aspek sinergi manajemen dengan puluhan ribu karyawan yang ada.

"Rakyat paham bahwa keputusan mengganti pejabat-pejabat di BUMN ada di tangan pemerintah. Presiden pun bisa mengganti Dirut BUMN setiap tiga atau enam bulan. Namun, keputusan yang diambil atau pergantian yang dilakukan tersebut minimal harus objektif, relevan dan kredibel," kata Marwan. Jika tidak, lanjutnya, publik sebagai salah satu stake holders Pertamina pasti mempertanyakan. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login