IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Revisi UU Migas Sejatinya Menjawab Kebutuhan Energi

Revisi UU Migas Sejatinya Menjawab Kebutuhan Energi

Written By Indopetro portal on Tuesday, 21 March 2017 | 15:11

indoPetroNews- Proses revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 yang kini tengah digodok oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya dapat menjawab tantangan kebangsaan. Apa saja tantangannya?

"Minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak langsung; dan mempunyai kedudukan yang vital maupun strategis dibandingkan dengan bahan galian/hasil bumi lainnya," kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bachtiar kepada sejumlah media pada Selasa (21/3/2017) di Jakarta.

Disamping itu, lanjutnya, migas mempunyai peran yang khusus dalam konteks geopolitik, ketahanan (energi) nasional, dan hubungan internasional.

UU Migas harus pula menjawab kemudahan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi fosilnya dalam jangka panjang. "Utamanya migas, yang dari outlook diperkirakan akan menjadi importir terbesar migas di Asia Tenggara, sampai sejumlah volume 4-6 kali dari produksi dosmestik," papar Andang

UU Migas, lanjutnya, harus mendorong terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pengelolaan sumberdaya dan cadangan migas yang dieksplorasi dan diproduksi dari bumi pertiwi.

Terkait masalah tersebut, UU Migas bersangkut-paut dengan ketahanan energi. Karena itu, pihak DEN mengusulkan agar revisi UU Migas selayaknya memuat poin-poin berikut:

Pertama, energi sebagai modal pembangunan nasional bukan sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa. Hal ini, kata Andang sesuai PP 79/2014 pasal 7 yang menyatakan bahwa sumber energi dan/atau sumber daya energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja

"Membangun Cadangan Penyangga Energi dan Cadangan Strategis Energi. "Ini sesuai PP 79/2014 pasal 13 dan 14," cetus Andang.

Revisi UU Migas pasal 13 juga diharapkan mencantumkan bahwa cadangan energi nasional meliputi beberapa hal, yaitu: cadangan strategis, cadangan penyangga energi dan cadangan operasional.

Sedangkan dalam pasal 14, kata Andang, selayaknya juga mencantumkan bahwa cadangan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah untuk menjamin Ketahanan Energi jangka panjang.

Disamping itu, cadangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional.

Andang juga mengusulkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Strategis diatur dengan Peraturan Presiden. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login