IndoPetroNews

Headlines News :

PetroKita






Kemana Arah Kelembagaan SKK Migas?

Status kelembagaan pelaksana kegiatan usaha hulu migas (dulu BPMIGAS),yang kini berbentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terus menjadi perbincangan hangat publik saat ini. Tidak saja dikaitkan dengan beberapa persoalan menyangkut ketahanan energi (khususnya BBM), tetapi juga dengan rencana kebijakan pemerintah baru pasca presiden dan wakil presiden terpilih yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang diminta sebagian kalangan untuk membubarkannya. 

Kita mengetahui, SKK Migas dibentuk dalam kondisi “darurat” dan sementara pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2013 lalu yang membubarkan BPMIGAS selaku lembaga pelaksana dan pengendali kegiatan hulu migas. Keberadaan lembaga ini dianggap belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sehingga publik dan investor menanti lembaga yang dikuatkan melalui UU Migas revisi yang prosesnya hingga kini belum juga selesai dibahas oleh legislatif dan pemerintah.

Berbagai wacana mengenai status lembaga SKK Migas ke depan ramai diperbincangkan, baik oleh kalangan legislatif yang notabene berasal dari partai politik, media, pengamat dan pemerhati energi, para praktisi, kalangan pengusaha dan lainnya.

Berbagai pendapat tersebut, setidaknya yang berhasil dihimpun indopetro, mengelompok menjadi tiga, yakni; 1) Usulan penguatan terhadap kelembagaan saat ini yakni SKK Migas. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa fungsi regulator dan operator harus dilakukan secara terpisah, untuk itu SKK Migas (atau nama lain) sebagai regulator dan pengendali bisnis hulu migas dianggap harus tetap ada dan bahkan diperkuat peran dan fungsinya.

Usulan lain adalah, 2) Bergabung dengan Pertamina. Hal ini disamping untuk menyerderhanakan kelembagaan, juga memperkuat posisi strategis Pertamina, selaku National Oil Company (NOC) yang notabene sebagai pilar utama penjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Hal lain, latar belakangnya adalah pendapat bahwa lembaga yang bisa melakukan kontrak bisnis dengan kontraktor migas haruslah berentitas bisnis. BUMN seperti Pertamina menjadi bentuk pilihannya dalam hal ini.

Sedangkan wacana terakhir, 3) Membentuk BUMN tersendiri. Hal ini dilakukan agar peran barunya tidak mengganggu aktivitas dan ekspansi bisnis Pertamina yang sekarang telah dan akan berjalan. Sehingga dengan BUMN baru akan lebih leluasa melakukan peran dan fungsinya tanpa “mengganggu” Pertamina. Lalu bagaimana pendapat Anda? Silahkan anda “klik” aspirasi Anda demi penataan bisnis hulu migas Indonesia di masa depan. Terima kasih.


Salam,


Kusairi
Pemimpin Redaksi





































































































































































Comments
1 Comments

+ comments + 1 comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 

Web Desain App Builder


___________________________________

IndoPetroNews
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login